Syahwat Jokowi
Oleh: Ngar Ghibran
Langkah mantan Presiden Jokowi yang aktif melakukan safari politik keliling daerah bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengonfirmasi adanya keengganan untuk melepaskan kendali kekuasaan.
Manuver cari start kampanye terselubung ini bukan sekadar pelanggaran etika kepatutan, melainkan potret gamblang dari syahwat politik yang gagal purna tugas.
Secara nalar politik, ada tiga alasan mengapa ambisi pascajabatan ini berbahaya bagi masa depan demokrasi di negeri ini:
- Merusak Keadilan Kompetisi
Sebagai mantan presiden, Jokowi membawa modal simbolik dan jaringan pengaruh yang masif. Menggunakan dirinya untuk mendongkrak partai keluarga jauh sebelum masa kampanye resmi adalah oportunistis yang merusak asas kesetaraan bertanding (level playing field).
2. Ketergantungan Patronase Personal.
Turun gunungnya Jokowi ini menelanjangi rapuhnya institusi partai politik yakni PSI. Alih-alih membesarkan partai lewat kaderisasi dan ideologi, eksistensinya justru digerakkan oleh politik dinasti pencitraan dan ketergantungan pada figur personal.
3. Manipulasi Populisme.
Penggunaan simbol-simbol daerah dan operasi kosmetik saat blusukan hanyalah instrumen pencitraan usang. Taktik visual ini digunakan untuk mengelabui publik sekaligus mengamankan posisi tawar politik keluarga di masa depan.
Dalam tradisi demokrasi yang sehat, mantan presiden seharusnya mengambil jarak estetis dari perebutan kekuasaan praktis dan bertindak sebagai guru bangsa. Namun sebaliknya yang terjadi adalah, ego politiknya lebih dominan ketimbang moralitas kenegaraan.
Rakyat disuguhi tontonan pragmatisme yang memuakkan. Media massa dan masyarakat sipil harus tetap kritis menelanjangi setiap upaya pelanggengan kekuasaan, hal ini demi menyelamatkan ekosistem demokrasi dari sandera oligarki personal.