
Oleh: Ngar Bandar
Ketika sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dibiarkan mengendap selama bertahun-tahun tanpa eksekusi, hal itu bukan lagi sekadar kelalaian administrasi. Kondisi tersebut merupakan sinyal bahaya bahwa kekuasaan politik masih berdiri lebih tinggi daripada konstitusi.
Dalam prinsip negara hukum (rechtstaat), putusan hakim adalah mahkota keadilan yang wajib dieksekusi tanpa pandang bulu. Namun, publik menyaksikan realita yang bertolak belakang, misalnya dalam kasus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester, sejak dijatuhi vonis, terpidana justru melenggang bebas di ruang publik sampai detik ini. Sebaliknya ketika rakyat kecil tersandung perkara ringan, aparat bergerak secepat kilat melakukan penahanan dan eksekusi. Sebaliknya, ketika terpidana berasal dari lingkaran relawan atau memiliki kedekatan dengan elit kekuasaan, mesin penegak hukum mendadak kehilangan daya kekuatan.
Sejumlah pakar hukum tata negara menilai kondisi ini sebagai wujud nyata dari impunitas politik. Kedekatan relasi dengan kekuasaan kerap menciptakan “ruang aman” tidak tertulis yang membuat penegak hukum ragu untuk bertindak menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Akibatnya, wibawa lembaga penegak hukum tergerus dari dalam oleh aparatnya sendiri.
Lebih jauh, ketimpangan penegakan hukum terhadap lingkaran kekuasaan juga memicu pesimisme publik yang lebih luas. Masyarakat mempertanyakan bagaimana Negara mampu mengusut perkara-perkara besar yang melibatkan aktor elit atau mantan penguasa seperti rezim Jokowi dan kroninya jika mengeksekusi satu orang terpidana yang status hukumnya sudah final saja tidak sanggup dilakukan.
Dalam sistem demokrasi, hukum tidak boleh tunduk pada jasa politik maupun relasi kekuasaan. Jika institusi penegak hukum atau khususnya kejaksaan ingin memulihkan kepercayaan publik yang terlanjur runtuh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memutus rantai kompromi politik di tubuh internalnya dan menindak tegas setiap aparat penegak hukum atau jaksa yang lalai menjalankan perintah undang-undang.
HUKUM BAGI JAKSA YANG LALAI
Secara hukum, jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan inkracht melanggar ketentuan Pasal 270 KUHAP (yang mewajibkan jaksa melaksanakan putusan pengadilan) serta kode etik profesi. Publik dan masyarakat di negeri ini memiliki beberapa saluran resmi untuk mendesak akuntabilitas tersebut yakni:
LAPORAN KE KOMISI KEJAKSAAN (KOMJAK):
Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, atau pembiaran eksekusi oleh jaksa kepada Komjak sebagai lembaga pengawas eksternal.
PENGADUAN KE JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWAS (JAMWAS):
Pengaduan internal ini bertujuan agar jaksa eksekutor dan kepala kejaksaan negeri terkait diperiksa atas kelalaian tugas dan dijatuhi sanksi administratif maupun pencopotan jabatan.
LAPORAN MALADMINISTRASI KE OMBUDSMAN:
Penundaan berlarut dalam eksekusi putusan pengadilan dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi pelayanan publik di bidang penegakan hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman.
DESAKAN MELALUI KOMISI III DPR RI:
Melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum (RDPU), masyarakat sipil atau media dapat mendorong Komisi III DPR RI untuk memanggil Jaksa Agung dan meminta pertanggungjawaban secara terbuka.
Tanpa tekanan publik dan pengawasan ketat dari lembaga pengawas seperti Komisi Kejaksaan atau DPR, eksekusi putusan pengadilan bisa terkatung-katung tanpa sanksi bagi jaksa yang mengabaikan kewajibannya.
Tekanan dari masyarakat sipil, media massa dan akademisi tetap menjadi instrumen kontrol yang paling efektif untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja sesuai mandat undang-undang dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.

