
Oleh: Ngar Bandar
Pengunduran diri Gibran dari kursi Wapres pada 12 November 2026 memang meredam ketegangan politik di parlemen. Langkah tersebut secara otomatis menghentikan guliran usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Namun, di tengah proses MPR menyiapkan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti, muncul perdebatan hukum baru di ruang publik yakni:
Apakah Gibran tetap berhak menerima uang pensiun dan fasilitas negara seumur hidup?
Pertanyaan ini mengemuka mengingat alasan di balik desakan pemakzulan sebelumnya bukanlah PELANGGARAN RINGAN, melainkan Cacat Administratif mendasar terkait syarat pencalonan.
AKAR MASALAH
Dorongan agar Gibran tidak mendapatkan hak-hak istimewa sebagai mantan wakil presiden berakar dari putusan lembaga peradilan tertinggi.
Sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR, MA telah menerbitkan Putusan Nomor 742 Kasasi TUN 2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan bahwa Surat Keterangan penyetaraan ijazah SLTA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan MA tersebut memperkuat Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai keabsahan syarat pencalonan. Dengan kata lain, secara hukum terbukti bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi calon wakil presiden tidak terpenuhi sejak awal proses pemilu.
JEBAKAN UU NOMOR 7 TAHUN 1978
Secara normatif, hak keuangan dan administratif mantan presiden dan wapres diatur dalam UU No. 7 Tahun 1978. Dalam regulasi tersebut, mantan Wapres berhak mendapatkan uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, tunjangan rumah tangga, biaya pemeliharaan kesehatan, hingga fasilitas rumah kediaman dan kendaraan beserta pengawalannya.
Syarat utama untuk mendapatkan seluruh fasilitas tersebut adalah Berhenti Dengan Hormat dari jabatannya. Dalam hukum kepegawaian dan ketatanegaraan, pejabat yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri – seperti yang dilakukan Gibran – secara otomatis dikategorikan sebagai berhenti dengan hormat. Sebaliknya, hak pensiun hanya akan gugur apabila pejabat tersebut Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau melalui proses pemakzulan yang inkracht.
Di sinilah letak dilemanya.
Langkah Gibran mengundurkan diri tepat sebelum Rapat Paripurna DPR membacakan usulan HMP dinilai oleh banyak pengamat sebagai manuver untuk menghindari status pemberhentian tidak dengan hormat.
JALAN HUKUM MENGGUGURKAN HAK PENSIUN
Meskipun pengunduran diri telah diterima oleh Pimpinan MPR, sejumlah kalangan menilai pemberian uang pensiun yang bersumber dari APBN kepada pejabat yang terbukti cacat syarat sejak awal akan mencederai rasa keadilan publik.
Untuk mencegah hal tersebut, terdapat dua mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh parlemen maupun pemerintah yakni:
Penolakan Pengunduran Diri.
Dalam prinsip hukum tata negara, penyampaian surat pengunduran diri tidak serta-merta menggugurkan status jabatan seseorang sebelum ada ketetapan resmi dari lembaga yang melantiknya, yakni MPR. DPR dan MPR secara politik masih memiliki kewenangan untuk menolak surat pengunduran diri tersebut.
Jika pengunduran diri ditolak, DPR dapat melanjutkan proses HMP untuk dibawa ke MK. Apabila MK memutuskan Gibran terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres berdasarkan putusan MA, maka MPR dapat menggelar sidang untuk memberhentikannya secara tidak dengan hormat. Dengan status tersebut, hak pensiunnya otomatis gugur berdasarkan UU No. 7 Tahun 1978.
Penetapan Status “Batal Demi Hukum”.
Jalur kedua tidak perlu melalui proses pemakzulan politik, melainkan berfokus pada konsekuensi hukum dari Putusan MA No. 742 Kasasi TUN 2026. Dalam doktrin hukum administrasi Negara, sesuatu yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak semula (void ab initio).
Karena surat keterangan penyetaraan ijazahnya batal demi hukum, maka syarat pencalonan Gibran pada Pilpres lalu sejatinya tidak pernah sah. Konsekuensi logisnya, pelantikan dan masa jabatannya sebagai Wapres dapat dinilai tidak sah secara hukum.
Pemerintah atau lembaga Negara terkait dapat menerbitkan ketetapan administrasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah memenuhi kualifikasi hukum sebagai Wapres yang sah, sehingga tidak berhak menyandang status maupun menerima fasilitas sebagai Mantan Wapres.
MENANTI SIKAP NEGARAWAN PARLEMEN
Kini bola panas berada di tangan Pimpinan MPR, DPR, dan Pemerintah. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menggelar sidang paripurna guna memilih Wapres pengganti.
Di sela-sela agenda suksesi tersebut, publik menanti ketegasan lembaga negara dalam menyikapi status pemberhentian Gibran.
Apakah Negara akan membiarkan celah prosedural pengunduran diri meloloskan hak pensiun seumur hidup bagi mantan pejabat yang terbukti cacat syarat, atau mengambil langkah hukum luar biasa demi menjaga marwah konstitusi dan keadilan anggaran negara.

