
Oleh: Ngar Bandar
Negeri ini tidak pernah kekurangan stok orang cerdas. Dari ruang-ruang akademis, komunitas profesional, hingga tokoh akar rumput, negeri ini memiliki banyak figur berintegritas yang mumpuni untuk duduk sebagai kepala daerah, anggota legislatif hingga presiden. Namun, realita politik pasca reformasi justru memperlihatkan sebuah paradoks besar, yakni: Sistem seleksi kepemimpinan di negeri ini kerap menyaring keluar orang-orang kompeten, dan justru meloloskan mereka yang unggul dalam popularitas semu dan kekuatan modal, meskipun plonga-plongo, pah-poh dan pinokio.
Fenomena ini terjadi karena demokrasi di negeri ini terjebak pada aspek prosedural semata. Kontestasi elektoral – mulai dari Pileg, Pilkada hingga Pilpres berubah menjadi industri berbiaya tinggi. Akibatnya, parameter kelayakan seorang pemimpin bergeser drastis. Kapasitas teknokratis, rekam jejak gagasan, dan integritas moral sering kali kalah telak oleh kemampuan pencitraan di lapangan maupun di media, kepiawaian mengemas janji populis, serta ketersediaan logistik untuk praktik politik uang (money politics).
JEBAKAN PATRONASE & POLITIK BONEKA
Ketika biaya politik melambung tinggi tanpa diimbangi kemandirian finansial kandidat, pintu masuk bagi para pemodal atau oligarki terbuka lebar. Di titik inilah lahir relasi patron-klien yang merusak sendi bernegara. Pemodal membiayai kampanye, sementara kandidat terpilih terikat utang budi politik.
Dalam ekosistem seperti ini, figur yang memiliki prinsip kuat dan ideologi jelas, justru dianggap berisiko oleh para penyandang dana karena sulit dikendalikan. Sebaliknya, figur yang minim kapasitas, mudah diarahkan, dan bersedia menjadi “perpanjangan tangan” kepentingan pemodal justru lebih disukai. Ketika pemimpin semacam ini memegang kendali kekuasaan, kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada pengembalian investasi politik para sponsor.
EVALUASI KRITIS ERA JOKOWI
Dinamika tarik-menarik antara pencitraan, pragmatisme politik, dan institusi negara tampak nyata dalam diskursus evaluasi terhadap sepuluh tahun rezim Jokowi (2014-2024). Pada awal kemunculannya, gaya kepemimpinan yang merakyat dan citra blusukan berhasil memikat harapan rakyat akan hadirnya pemimpin alternatif di luar elit lama.
Namun, dalam perjalanannya, berbagai kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan pengamat tata negara menyoroti adanya kemunduran drastis pada tiga pilar utama negara:
Erosi Demokrasi & Pelemahan Pengawasan.
Konsolidasi kekuasaan melalui koalisi gemuk di Parlemen membuat fungsi kontrol (checks and balances) melemah drastis. Ruang kebebasan sipil kerap dinilai menyempit, sementara politik dinasti dan pragmatisme kekuasaan menguat menjelang akhir masa jabatan.
Tumpulnya Supremasi Hukum.
Revisi UU KPK pada 2019 menjadi titik balik yang paling banyak dikritik sebagai upaya pelemahan pemberantasan rasuah. Hukum kerap dipandang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bahkan dinilai mengalami politisasi dalam beberapa momentum kontestasi politik.
Kerapuhan Ekonomi & Korupsi Struktural.
Meski pembangunan infrastruktur digenjot secara masif, efektivitas ekonomi tergerus oleh inefisiensi dan skandal korupsi bernilai triliunan rupiah di berbagai sektor strategis – mulai dari tata niaga komoditas, BUMN, hingga proyek digitalisasi. Praktik korupsi yang mengakar ini menciptakan biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya membebani rakyat dan menggerus daya beli kelas menengah.
MENYELAMATKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
Apa yang terjadi selama satu dekade terakhir menjadi pelajaran mahal bahwa demokrasi tanpa meritokrasi hanyalah akan melahirkan kepemimpinan yang rapuh. Jika sistem rekrutmen politik tidak segera dibenahi, bangsa ini akan terus terjebak dalam siklus pergantian wajah pemimpin tanpa perbaikan kualitas tata kelola Negara.
Perbaikan harus dimulai dari pembenahan sistem pendanaan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap praktik politik uang, serta penguatan literasi politik pemilih.
Rakyat harus didorong untuk tidak lagi silau oleh Kemasan Pencitraan atau tergiur imbalan sesaat di bilik suara. Sebab, harga yang harus dibayar dari salah memilih pemimpin adalah rusaknya hukum, hancurnya demokrasi, dan tergadaikannya masa depan ekonomi bangsa.

