AGAMA DITUMBALKAN DEMI JOKOWI
Oleh: Ngar Ghibran
Diamnya penguasa terhadap konten yang menyandingkan Jokowi dengan kesucian nabi bukan sekadar bentuk ketidakpedulian. Di balik sikap abai yang tampak alami itu, terdapat kalkulasi politik yang dingin dan sistematis.
Bagi kelompok kritis, fenomena ini adalah sinyal kuat dari sebuah orkestrasi politik yang dirancang oleh para loyalis, kroni dan penjilat. Tujuannya jelas: menciptakan lanskap politik di mana sang figur utama berdiri di atas angin, tanpa lawan sepadan, seraya melapangkan jalan bagi kendaraan politiknya.
Syahwat Kekuasaan.
Tuduhan bahwa konten bernada pemujaan ekstrem sebagai seorang nabi sengaja diunggah oleh lingkaran dalam kekuasaan bukanlah tanpa dasar logis jika melihat dampaknya, yakni:
- Superioritas Mutlak: Dengan membiarkan narasi yang menempatkan Jokowi di atas derajat kenabian, tercipta opini publik bahwa Jokowi tidak boleh tersentuh oleh kritik sekecil apa pun.
- Pendukung Fanatik: Sikap pasif atau tuli dan buta dari kelompok pendukung bentukan kekuasaan mempertegas keberhasilan doktrin ini. Nalar kritis mereka tertutup barang busuk yang telah tergantikan oleh kepatuhan buta yang siap membela Jokowi mati-matian dari tuduhan apa pun termasuk penistaan agama, bahkan Jokowi sendiri yang diuntungkan oleh logika tersebut.
- Amunisi Kontestasi: Memposisikan Jokowi di puncak popularitas tanpa tanding sangat krusial untuk mengamankan pengaruh politik keluarga dan kroninya di kancah perpolitikan masa depan.
Hukum Bisu
Logika publik diuji oleh kontrasnya penegakan hukum ini, yang bermutasi menjadi alat kekuasaan. Ketika kritik kecil dari masyarakat awam, buruh, aktivis, atau mahasiswa begitu kilat diredam dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE hingga berujung jeruji besi, mengapa konten-konten ekstrem yang menabrak batas akidah agama mendadak steril atau melenggang bebas dari tindakan hukum.
Alibi bahwa proses hukum memerlukan biaya besar atau sulit melacak pelaku anonim langsung runtuh di hadapan realita kekuasaan. Sebuah rezim dengan sokongan logistik tak terbatas dan barisan pakar hukum handal tentu memiliki segala instrumen untuk memenjarakan siapa pun dalam hitungan hari.
Maka, ketiadaan gugatan hukum terhadap konten “Jokowi layak disebut Nabi” ini memvalidasi satu kesimpulan kuat: Ada Kenyamanan Absolut di atas Takhta Sandiwara ini.
Tebang Pilih
Sikap tebang pilih ini terlihat nyata jika dibandingkan bagaimana instrumen negara merespons dua kutub ekspresi yang berbeda di ruang publik:
- Kritik Berujung Jeruji: Rekam jejak digital menunjukkan betapa responsifnya aparat hukum saat menangkap akademisi atau warga yang mengkritik kebijakan ekonomi, dinasti politik, atau kegagalan infrastruktur negara. Jerat hukum dipasang instan demi menjaga marwah penguasa.
- Pujian Melenggang: Sebaliknya, saat muncul narasi yang menyamakan Jokowi sederajat nabi, otoritas mendadak pasif. Tidak ada perburuan siber, tidak ada konferensi pers dari humas kepolisian, dan tidak ada laporan penistaan agama dan pencemaran nama baik.
Ketidakseimbangan ini membuktikan bahwa hukum tidak lagi tegak berdasarkan keadilan, melainkan berdasarkan tingkat kenyamanan psikologis sang pemimpin.
Budaya ABS Modern
Dalam ekosistem politik yang sentralistis, perilaku lingkaran para kroni dan penjilat adalah cerminan langsung dari psikologi kepribadian sang pemimpin. Ketika seorang penguasa memiliki kecenderungan haus sanjungan dan alergi terhadap otokritik, maka mesin politik di bawahnya akan mengadopsi Budaya Asal Bapak Senang versi modern:
- Kompetisi Menyanjung: Para loyalis, kroni dan penjilat berlomba-lomba memproduksi narasi hiperbolis, yang menempatkan sang tokoh di puncak tertinggi, demi mengamankan posisi mereka agar tidak terdepak dari lingkaran elite. Semakin tinggi sanjungan yang diembuskan, semakin besar pula posisi mereka di lingkaran elite.
- Ketakutan Ditendang: Dalam sistem di mana kesetiaan buta lebih dihargai daripada kompetensi, tidak ada satu pun loyalis dan kroni yang berani melakukan sensor atau perbaikan konten pemujaan tersebut. Karena tindakan tersebut bisa disalahartikan sebagai bentuk pembangkangan dan ketidaksetiaan yang berujung pada pemecatan atau pengucilan politik.
Menunggu Kehancuran
Strategi memanfaatkan figur utama secara ugal-ugalan demi mendongkrak elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke posisi nomor satu adalah tindakan pragmatis yang menyimpan bom waktu:
- Ketergantungan Figur (Hero Worshipping):
PSI kini tidak lagi dikenal karena ideologi, program kerja, atau nilai-nilai progresifnya. Partai ini telah bergeser menjadi sekadar sekoci politik bagi dinasti penguasa rezim Jokowi. Ketika figur utama tersebut turun takhta atau kehilangan daya magisnya, fondasi partai akan langsung keropos. Apalagi disinyalir lebih cenderung mengumbar pencitraan dan politik uang dalam meraih suara.
- Krisis Kaderisasi:
Menjual narasi pengultusan individu demi meraih simpati pemilu mendatang justru menjauhkan PSI dari pemilih rasional dan anak muda kritis. Partai ini terancam bertransformasi menjadi institusi feodal baru yang kehilangan arah ketika arus politik utama berubah.
Desain Citra
Maka realitas di lapangan memperkuat analisis bahwa fenomena ini bukanlah kecelakaan digital, melainkan sebuah desain:
- Panggung Absolutisme
Konten ini sengaja dipelihara untuk membangun psikologi massa bahwa sang tokoh sudah berada di level “maksum” atau tidak bisa salah dalam kancah politik, sekaligus memuluskan ambisi politik PSI dan kroni-kroninya menuju pemilu.
2. Hukum Sebagai Alat Pemilih:
Dengan membiarkan konten kultus individu tetap hidup, kekuasaan sedang mengirim pesan simbolis bahwa batas moral dan agama boleh dilanggar demi sebuah pencitraan politik.
Pada akhirnya, ketika hukum hanya tajam kepada pengkritik namun mandul kepada pemuja, demokrasi di negeri ini sedang bergeser menjadi panggung feodalisme modern. Penguasa yang membiarkan dirinya dipuja secara tidak wajar demi melanggengkan kekuasaan, pada hakikatnya sedang meruntuhkan legitimasinya sendiri di hadapan sejarah.
Kesimpulan
Membiarkan agama ditumbalkan sebagai alat pencitraan politik demi meloloskan ambisi kelompok tertentu adalah kejahatan demokrasi serius. Ketika kroni-kroni dan penjilat kekuasaan menggunakan narasi sakral untuk menaikkan posisi tawar PSI, mereka sedang menanam bom waktu polarisasi yang lebih besar.
Jika negeri ini terus membiarkan budaya pengultusan ini hidup demi kepentingan elektoral penguasa, maka rakyat tidak sedang bergerak maju menuju kedewasaan berpolitik. Sebaliknya, rakyat sedang berjalan mundur menuju era feodalisme kuno, di mana penguasa dianggap suci, sementara rakyat dipaksa menjadi penonton yang kehilangan daya kritisnya.
Otoritas penegak hukum harus membuktikan independensinya, atau sejarah akan mencatat era ini sebagai masa di mana nalar publik sengaja dimatikan demi langgengnya dinasti Jokowi.