PAHLAWAN RAKYAT
VERSUS
PENGKHIANAT BANGSA
Oleh: Drs. Ngar Ghibran, S.I.P., S.H.I., M.H.I.
Dua puluh delapan tahun setelah reformasi 1998 digelorakan, wajah negeri ini bukan semakin baik. Janji untuk memberangus KKN justru mengalami pembusukan dari dalam penguasa sendiri. Di tengah pusaran ini, garis pembatas antara Pahlawan Bangsa dan Pengkhianat Bangsa menjadi kian kontras dan tidak bisa lagi diperdebatkan.
Pahlawan
Pahlawan bangsa era kontemporer bukanlah mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Pahlawan sejati adalah aktivis, mahasiswa, buruh, tani, dan jejaring rakyat biasa yang konsisten menyuarakan kebenaran melawan kezaliman. Mereka adalah garis pertahanan terakhir yang berani memasang badan melawan kesewenang-wenangan penguasa korup, gurita oligarki, serta para penjilat berbaju teknokrat yang membela kepentingan penguasa melalui berbagai aksi dan kemampuan masing-masing.
Menjadi pahlawan saat ini berarti harus berani dicap antipembangunan hanya karena membela hak rakyat dan menolak tunduk pada represif aparat, serta konsisten meludahi janji manis para penjilat berbaju teknokrat yang menjadi jongos dan centeng kepentingan pengusaha dan penguasa rakus.
Pengkhianat
Sebaliknya pengkhianat bangsa adalah rezim korup rakus yang melegitimasi penjarahan perekonomian dan keuangan negara lewat jalur konstitusi, dan pembohong publik. Mereka adalah para penguasa dan begundalnya yang menjual aset negara demi investasi semu.
Di bawah sorotan tajam, era rezim Jokowi kerap dinilai para kritikus atau pahlawan sebagai puncak dari ironi ini. Alih-alih memperkuat demokrasi yang terjadi adalah sebaliknya, yakni bagi-bagi kapling kekuasaan (bagasi politik) secara telanjang dan kerakusan oligarkis yang meruntuhkan konstitusi.
Pengkhianatan ini tidak abstrak, melainkan nyata dalam kebijakan-kebijakan pesanan yang mencekik rakyat yakni:
Pembunuhan Berencana terhadap KPK: Melalui revisi UU KPK, lembaga ini sukses dilumpuhkan secara sistematis agar koruptor di lingkaran kekuasaan bisa menjarah semaunya tanpa rasa cemas dan takut.
Karpet Merah Omnibus Law: UU Cipta Kerja dipaksakan berlaku demi memuaskan syahwat penguasa dan investor, sembari menggilas dan mengorbankan hak-hak buruh dan melestarikan kerusakan lingkungan hidup.
Obral Aset Atas Nama Hilirisasi: Kekayaan atau sumber daya alam milik negara dikuras dan dijual murah lewat konsesi tambang ugal-ugalan yang hanya memperkaya segelintir elite domestik dan asing, menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan bagi rakyat lokal.
Ini adalah pengkhianat besar yang mewujud dalam bentuk pembohongan publik yang masif. Rezim penguasa/Jokowi berlindung di balik jargon pertumbuhan ekonomi yakni “pembangunan” dan “kesejahteraan”, padahal yang mereka lakukan adalah melegitimasi keserakahan kelompok dan keluarga dengan menekuk hukum secara oportunis sesuai kehendaknya. Artinya regulasi dilemahkan dan ruang hidup rakyat dirampas demi karpet merah para rezim rakus dan cukong. Maka pengkhianatan terhadap mandat reformasi sudah sampai ke titik nadir.
Kesimpulan
Sejarah tidak akan salah mencatat. Mereka atau siapa pun yang memeras keringat dan darah demi keadilan adalah pahlawan yang menghidupkan republik ini, bukan rezim Jokowi dan kroninya. Sementara mereka yang memonopoli kekuasaan demi kroni dan melahirkan dinasti politik dan keluarga adalah Pengkhianat Rakyat yang sedang menggali kuburannya sendiri dalam catatan hitam bangsa ini. Pilihan kita hanya satu: Merawat dan melakukan perlawanan terus-menerus atau membiarkan negeri ini habis dijarah.