Pembual Warisan Politik Jokowi
Oleh : Ngar
Sejarah kepemimpinan modern jarang menyaksikan polarisasi opini publik sesengit yang mengitari sosok Jokowi. Di satu sisi, narasi resmi kekuasaan gemar membingkainya bak guru bangsa yang bersahaya, bahkan sebagian pendukung fanatik secara hiperbolis menjulukinya sebagai “nabi”.
Namun dibalik fasad merakyat dan rentetan proyek megah yang memukau mata, terbentang ruang kritik yang sangat lebar. Bagi para akademisi, aktivis sipil, dan oposisi , sepuluh tahun kekuasaan Jokowi justru kerap dicatat sebagai era kemunduran demokrasi yang akut.
Rapor merah kebijakan yang bertolak belakang dengan janji politik memicu lahirnya label “ Pembual, Munafik, Pembohong” hingga tuduhan kepemimpinan yang korup .
Janji Politik
Menilai rekam jejak Jokowi memerlukan pemisahan yang tegas antara apa yang diucapkan di podium publik dan apa yang ditandatangani di atas meja kebijakan. Di panggung kampanye, ia adalah orator yang menjanjikan penguatan demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Namun dalam lembar-lembar kebijakan, publik disuguhi tontonan penjelmaan figur yang oleh kritikus dinilai kerap mengingkari komitmennya sendiri. Kekecewaan masyarakat sipil berakar pada apa yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadapo agenda reformasi. Publik tentu belum lupa pada janji penguatan KPK dan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Nyatanya sejarah mencatat bahwa di bawah pemerintahannya, UU KPK direvisi pada tahun 2019- Sebuah langkah yang oleh para ahli hukum tata Negara dan aktivis dinilai sebagai penggebirian sistematis terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Ketika janji “ Tidak Bagi-bagi Kursi Kabinet” berujung pada akomodasi politik transaksional, dan jaminan kebebasan berpendapat dibenturkan dengan pasal-pasal karet UU ITE. Citra “Orang Baik” itu perlahan tergerus oleh persepsi kepemimpinan yang pragmatis demi melanggengkan kekuasaan.
Suburnya KKN.
Tuduhan dari kelompok kritis yang menyebut era Jokowi meninggalkan warisan politik yang korup tidak lagi merujuk pada korupsi konvensional berskala kecil, melainkan pada apa yang disebut para sosiolog sebagai Legalized Corruption atau Korupsi Legalisasi.
Diera ini, hukum dinilai tidak lagi menjadi panglima untuk mengadili kekuasaan, melainkan alat yang dipahat oleh koalisi penguasa untuk memuluskan kepentingan elite ekonomi.
Klaim merosotnya integritas di era Jokowi didukung oleh data empiris global. Berdasarkan laporan tahuanan Transparency International Indonesia (TII), skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) , Negeri ini sempat anjlok dratis ke angka 34 pada akhir masa jabatan kepemimpinannya.
Kejatuhan indeks ini mencerminkan buruknya penegakkan hukum dan maraknya penyalahgunaan wewenang politik di lingkaran kekuasaan. Puncak dari kerusakan etika bernegara ini mewujudkan dalam bentuk tuduhan Neopatrimonalisme, yakni pembangunan dinasti politik keluarga secara terang-terangan.
Pemanfaatan celah hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 demi Meloloskan Sang Anak Sulung Ke Panggung Kekuasaan Nasional adalah Noktah Hitam yang sulit dihapus. Kendati Majelis Kehormatan MK ( MKMK ) kemudian menyatakan telah terjadi pelanggaran etik beras dalam proses pengambilan keputusan tersebut, karpet merah politik dinasti tetap berjalan.
Penggunaan fasilitas Negara, politisasi bantuan sosial, serta mobilisasi aparat secara terselubung demi memenangkan kepentingan kelompok telah menggeser fondasi Republik dari Meritokrasi menjadi Nepotisme akut.
Mitos Guru Bangsa dan Nabi
Gelar “Guru bangsa” dan “Nabi” bukanlah lael murah yang bisa disematkan lewat tim siber atau “Baliho Jalanan”. Dalam tradisi Sosiologi Politik, seorang “Guru Bangsa” menurut prasyarat integritas moral yang absolut, memiliki keteguhan sikap yang melampaui kepentingan kelompok, dan posisi sebagai kompas etika di saat Negara mengalami krisis nilai.
Pada titik ini, Jokowi dinilai gagal memenuhi kriteria tersebut. Langkah politik pragmatisnya di ujung kekuasaan membiarkan institusi hukum Diakomodasi demi Kepentingan Keluarga, justru meruntuhkan kualitas kenegarawanannya.
Serang Guru Bangsa tidak akan membiarkan konstitusi diotak-atik demi anak kandungnya. Ia bertindak sebagai politisi taktis yang piawai bermanuver, bukan seorang pemandu moral bangsa..
Namun, skenario berbeda muncul ketika kita membedah metafora “ Nabi “. Jika indikator nabi diukur dari beton, aspal, dan bentangan infrastruktur fisikal, Jokowi memang mendekati potret seorang visioner radikal. Selama kepemimpinannya penetrasi infrastruktur terbesar dalam sejarah negeri ini, masih kalah dengan Soeharto.
Sayangnya, orkestrasi pembangunan fisik era Jokowi mengabaikan kesucian visi itu sendiri. Banyak Proyek Strategis Nasional ( PSN ) yang dieksekusi dengan mengorbankan hak-hakt adat, mengabaikan kelestarian lingkungan, dan ditopang oleh tumpukan utang luar negeri yang membebani fiscal Negara.
Penbanguna fisik tanpa dibarengi pembangunan manusia, penegakan huku, dan kebebasan sipil hanyalah sebuah Modernitas Semu yang rapuh. Ditingkat akar rumput, kultus individu yang berlebihan dari pendukungnya bahkan kerap mengaburkan batas keagamaan, menyamakan seorang politisi sekuler dengan Figur Suci Utusan Tuhan demi Melegalitimasi Kekuasaan.
Siasat Agama.
Kritik terhadap proyek budaya penguasa di era Jokowi tidak hanya berhenti pada wilayah politik praktis, tetapi juga merambah ke ranah sematik keagamaan. Hal ini terlihal jelas saat konsep “Islam Nusantara” digunakan secara massif.
Di satu sisi konsep gagasan NU ini didukung pemerintah sebagai strategi dakwah kultural yang toleran, inklusif, dan moderat untuk menangkal faham kebenaran yang dianggap radikal.
Gelombang penolakan keras dating dari berbagai konservatif dan progresif pemikir Islam yang lebih memilih sebutan “ Islam di Nusantara” bukan Islam Nusantara”. Bagi para pengkritik, pergantian posisi kata ini bukan sekadar permainan bahasa, melainkan batas tegas antara menjaga universalitas agama yang murni atau menjatuhkannya ke dalam lokalisasi dan fragmentasi yang reduktif.
Pengkritik khawatir bahwa labelisasi ini, yang di dalam ruang politik kerap dituding sebagai tameng ideologis pelindung rezim, justru melahirkan sentiment Anti-Arab yang mengaburkan esensi Islam yang Universal ( Rahmatan lil Alamin ).Di titik ini, rezim dinilai memanfaatkan polarisasi keagaan tersebut demi mengaman kan basis massa electoral, alih-alih menyatukan umat.
Klaim Rezim
Di seberang tumpukan kritik tersebut, pihak istana dan para loyalis rezim selalu memiliki argument tandingan untuk membela legasi istana. Dari perspektif pendukungnya, tuduhan kemunduran demokrasi dianggap tidak benar, argument klasik dimunculkan dengan alas an stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
Rezim menklaim bahwa hilirisasi industry dan pembangunan infrastruktur diberbagai daerah adalah bukti konkret dari visi rezim Jokowi yang bekerja nyata untuk rakyat kecil, bukan sekadar bersilat lidah di ruang seminar.
Kesimpulan
Pada akhir kepemimpinan Jokowi menyisakan paradoks yang mendalam bagi sejarah bangsa. Ia naik ke puncak kekuasaan dengan membawa harapan besar sebagai symbol rakyat biasa yang mendobrak dominasi elite lama. Namun, ia turun panggung dengan meninggalkan sebuah sistem yang oleh para pengamat dinilai justru memperkuat cengkraman oligarki dan melemahkan sendi-sendi demokrasi yang dipejuangkan sejak reformasi 1998.
Mitos mengenai keluhuran etika seorang pemimpin runtuh ketika syahwat politik dinasti mengemuka. Sejarah tidak akan mencatat warisannya dalam satu warna tunggal yang hitam atau putih. Ia akan diingat sebagai pemimpin dengan dua wajah yang bertolak belakang yakni Pembual, Munafik , Pembohong.