Keruntuhan Demokrasi Dan
Keabsahan Dinasti Politik Jokowi
Oleh : Ngar
Dalam sejarah modern Indonesia, kekuasaan tidak pernah dipertontonkan secara vulgar seperti pada era kepemimpinan Jokowi. Apa yang awalnya dipuja sebagai kisah sukses seorang warga biasa dari bantaran sungai merangkak ke puncak kekuasaan, kini bertransformasi menjadi tragedi konstitusional terbesar pasca reformasi 1998. Tatanan politik yang dibangun dengan darah dan air mata mahasiswa dan rakyat ditekuk, direkayasa, dan diperas habis demi satu ambisi purba: “mematri nama keluarga dalam hierarki kekuasaan tertinggi negara”.
Hancurnya politik dinasti Jokowi bukanlah peristiwa politik yang terjadi secara mendadak, melainkan akhir logis dari runtuhnya moralitas publik dan keabsahan etis. Ketika MK dipaksa melahirkan putusan batas usia calon wakil presiden demi memuluskan jalan sang putra mahkota, saat itulah lonceng kematian bagi meritokrasi berbunyi. Institusi hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi dirusak secara sistematis. Publik dipaksa menyaksikan bagaimana hukum tidak lagi berdiri sebagai panglima, melainkan diubah menjadi pelayan instrument politik keluarga penguasa.
Para pemuja dinasti kerap berlindung di balik tameng demokrasi prosedural dengan narasi naïf: “ Masyarakat yang akan menilai dan memilih di TPS”. Argumen ini adalah penyesatan logika yang luar biasa keliru. Ketika kompetisi dilakukan di atas lapangan yang timpang, ketika bantuan sosial dikooptasi sebagai alat kampanye terselubung, dan ketika aparatur sipil negara ditekan untuk bersikap tidak netral, maka pemilu bukan lagi wujud kedaulatan rakyat. Ini adalah pembajakan kedaulatan. Rakyat tidak benar-benar memilih secara merdeka; pilihan mereka telah dikonstruksi secara paksa melalui mobilisasi sumber daya negara secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kini kerusakan tatanan politik itu telah menjadi tontonan global. Berbagai mata dunia melihat bagaimana Indonesia mengalami keruntuhan demokrasi yang sangat akut. Partai-partai politik dikebiri melalui berbagai operasi senyap, dibajak kepemimpinannya, hingga oposisi menjadi impoten. Dampak jangka panjangnya sangat mengerikan yakni lahirnya fenomena korupsi skala besar (grand corruption) karena hilangnya fungsi kontrol (checks and balances). Kekuasaan pada akhirnya hanya berputar di lingkaran oligarki kekerabatan.
Namun, keserakahan politik selalu memiliki batas kedaluwarsa. Senjakala dinasti politik ini ditandai oleh meluasnya kesadaran kolektif masyarakat sipil yang menolak pembobolan hukum secara berulang-ulang. Upaya melanggengkan pengaruh pasca jabatan melalui kontrol partai dan pencalonan kerabat di berbagai daerah kini menemui jalan buntu akibat penolakan publik yang masif. Dinasti politik Jokowi sedang runtuh bukan karena hantaman dari luar, melainkan karena pondasi moralnya yang keropos sejak awal. Ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba mengangkangi republik. Indonesia adalah negara hukum, bukan tanah ulayat milik satu keluarga penguasa.