Miskin di Negeri Kaya
( Bagian : 2 )
“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada pada diri mereka sendiri”. QS Ar Ra’du ayat 11.
Negeri ini berdiri di atas hamparan surge sumber daya alam : emas, nikel, batu bara, hingga gas alam yang nilainya jutaan triliun rupiah. Namun,di bawah gemerlap angka statistic pertembuhan ekonomi dan megahnya gedung pencakar langit di ibu kota, jutaan rakyat masih harus mengais sisa-sisa keadilan di garis kemiskinan.
Pertanyaan mendasar yang terus menggugat moral bangsa ini tetap sama; “ Jika negeri ini sekaya itu, lalu uangnya mengalir ke kantong siapa?”
Data BPS secara konsisten menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi beban struktural yang tak kunjung usai. Ironinya, kemiskinan ekstrem justru sering terjadi di daerah-daerah yang kaya akan tambang dan hasil alam. Ini adalah bukti nyata dari kutukan sumber daya alam (resource curse), di mana kekayaan bumi gagal dikonversi menjadi kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Kebijakan yang Cacat
Akar dari kemiskinan yang abadi di negeri ini bukanlah kelangkaan, melainkan masalah distribusi dan tata kelola yang korup. Kebijakan ekonomi cenderung menggelar “karpet merah” bagi para pemilik modal besar dan elit politik. Alih-alih memperkuat jaring pengaman sosial, anggaran negara sering kali bocor akibat praktik korupsi. Sementara bantuan sosial kerap dipolitisasi demi kepentingan elektoral sesaat, bukan untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Yang jelas rezim penguasa di negeri ini hanya mampu mensejahterakan dirinya dan kelompoknya, belum mampu mensejahterakan rakyatnya secara umum, sehingga rakyat masih terjerat kemiskinan. Meskipun sebenarnya para penguasa sudah hidup dalam kelimpahan kekayaan, namun masih merasa kurang kaya karena ada kemiskinan dalam jiwanya.
Menolak Slogan
Pemerintah tidak boleh berlindung di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang semu. Pertumbuhan ekonomi tidak ada gunanya jika hanya dinikmati oleh satu persen kelompok super kaya. Slogan “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” akan terus menjadi utopia yang mati di dalam buku teks sekolah jika tidak ada koreksi total terhadap arah pembangunan.
Negara harus hadir untuk memutus lingkaran setan ini. Reformasi agrarian yang sejati, pajak yang berkeadilan bagi kelompok super kaya, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, serta penyediaan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas secara gratis adalah harga mati.
Kekayaan alam di negeri ini adalah amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat, bukan modal bagi segelintir elit untuk melanggengkan kekuasaan. Sudah saatnya suara dari bawah terdengar nyaring, “Kami Lelah, Mana Hak Kami?”. Jika jeritan ini terus diabaikan, maka retaknya fondasi sosial negeri ini tinggal menunggu waktu. Sekarang tinggal bagaimana rakyat berperang melawan kemiskinan di negerinya sendiri yang berlimpah kekayaan.