Rakus Kekuasaan Mengamputasi Demokrasi ,Perebutan Kursi 2029
Oleh : Ngar
Dasar Pemikiran.
“Kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Seorang Pemimpin bertanggungjawab atas rakyatnya. Pemimpin adalah pengabdi rakyatnya”.
Panggung politik di negeri ini menampilkan ironi yang paling akut. Di saat beban ekonomi masyarakat makin menghimpit, para elite politik justru sudah sibuk mencuri start dan memanaskan mesin partai. Sungguh menggelikan melihat bagaimana diskursus mengenai Perebutan Kursi Kekuasaan Menuju 2029 bergaung lebih nyaring ketimbang evaluasi kinerja riil saat ini.
Fenomena ini bukan sekadar bukti kedewasaan politik yang responsif, melainkan sinyal bahaya dari pragmatisme ketika elit lebih bernafsu membicarakan suksesi lima tahun ke depan daripada menyelesaikan krisis struktural rakyat. Demokrasi di negeri ini sering bergeser menjadi sekadar sirkus kekuasaan milik segelintir kelompok.
Membuang Suara Rakyat.
Kritik paling mendasar dari perebutan kekuasaan yang prematur ini tecermin dari carut marurnya pembahasan aturan main. Mahkamah Konstitusi ( MK ) lewat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebenarnya telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen ( Parliamentary Threshold ) sebesar 4 persen inkonstitusional bersyarat dan harus diubah sebelum Pemilu 2029. MK memerintahkan agar penentuan angka baru dilakukan secara rasional demi meminimalkan suara rakyat yang terbuang sia-sia.
Namun, alih-alih merancang aturan yang inklusif, respons partai-partai besar di parlemen justru menunjukkan syahwat kekuasaan yang egois. Ada partai yang secara tidak masuk akal mengusulkan kenaikan threshold hingga 7 persen, mengabaikan fakta bahwa sistem ini berisiko membunuh partai kecil dan mengamputasi jutaan suara pemilih secara sah.
Pembahasan revisi undang-undang pemilu kini bukan lagi arena untuk memperbaiki kualitas demokrasi, melainkan sekadar instrument legalisasi untuk membentengi dominasi oligarki dari ancaman kekuatan baru.
Jualan Gimik dan Miskin Gagasan
Perbincangan dini menuju 2029 juga menelanjangi kemiskinan narasi di ruang publik. Mengingat Generasi Z ( Pemilih Pemula ) dan Milenial akan mendominasi mayoritas daftar pemilih tetap, para politisi mulai menyusun strategi kosmetik. Sayangnya, dominasi suara pemuda ini kembalai berisiko hanya dikomodifikasi sebagai komoditas elektoral lewat gimik visual di media sosial.
Belum ada perdebatan kritis dari para pemburu kekuasaan mengenai solusi konkret untuk krisis lapangan kerja formal, ancaman deindustrialisasi dini, hingga keadilan iklim. Kursi kekuasaan diperebutkan dengan urat leher yang tegang, namun dengna kepala yang kosong dari cetak biru kebijakan nyata.
Bahaya Demokrasi
Memulai rivalitas terlalu dini membawa konsekuansi fatal bagi jalannya pemerintahan saat ini. Ketika genderang perang kekuasaan ditabuh jauh sebelum waktunya, energi bangsa akan habis terkuras untuk konflik horizontal dan polarisasi yang melelahkan.
Birokrasi berpotensi tersandra oleh kepentingan partisan, dan fungsi pengawasan di DPR dipastikan mandul karena partai-partai politik sibuk bersiasat mengamankan tiket koalisi demi lolos dari jeratan aturan threshold buatan mereka sendiri.
Demokrasi di negeri ini mengalami deformasi yang kehilangan substansinya untuk mensejahterakan rakyat dan hanya menyisakan prosedur perebutan takhta yang mahal dan melelahkan.
Kesimpulan
Perebutan kursi kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan dalam ruang hampa etika politik. Masyarakat sipil harus menolak diseret ke dalam arus kampanye dini yang tunagagasan dan memecah belah.
Diskusi yang menghangat dari sekarang hanya akan bermakna jika kita menggunakan untuk menuntut trasparansi, mendesak aturan threshold yang adil, serta menyaring pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak.
Jika public tetap abai dan membiarkan elite mendikte aturan main sesuka hati maka Pemilu 2029 hanya akan menjadi sirkus politik berkala yang mahal tanpa pernah melahirkan perubahan riil bagi nasib rakyat banyak.