Cirebon, Suara Lintas. Com
Penurunan alokasi Dana Desa di sejumlah wilayah menjadi tantangan serius bagi pemerintahan desa. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan program pembangunan, tetapi juga menjadi ujian nyata bagi kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam mengelola pemerintahan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menyusutnya Dana Desa menuntut kepala desa untuk berpikir lebih kreatif dan visioner dalam menyusun prioritas program. Kepala desa tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat, melainkan dituntut mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Pengamat pemerintahan desa menilai, kondisi ini akan menjadi filter alamiah bagi kualitas kepemimpinan di tingkat desa. Kepala desa yang hanya mengandalkan rutinitas administratif diprediksi akan kesulitan bertahan, sementara kepala desa yang memiliki visi jangka panjang, inovatif, dan berani mengambil langkah strategis justru akan mampu menjawab tantangan tersebut.
“Situasi ini menguji kepemimpinan sejati. Kepala desa harus mampu menyusun skala prioritas, memastikan program tetap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik meski anggaran terbatas,” ujar salah satu pemerhati kebijakan desa.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi faktor krusial. Di tengah keterbatasan Dana Desa, masyarakat dituntut lebih kritis, sementara pemerintah desa wajib membuka ruang partisipasi dan pengawasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, hanya kepala desa yang visioner, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat yang diyakini mampu mempertahankan stabilitas pemerintahan desa serta mendorong pembangunan berkelanjutan meski dalam kondisi anggaran yang menurun.
( Hn/red)