PENYADAPAN & SKENARIO GENG SOLO
Oleh: Ngar Ghibran
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit kini membuka kedok skenario besar perebutan kekuasaan. Operasi senyap yang dilakukan oleh sang mantan ajudan beserta sejumlah jenderal loyalisnya memicu guncangan politik hebat di awal pemerintahan baru.
Publik kini tidak lagi melihat kasus ini sebagai sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah gerakan sistematis – sebuah upaya infiltrasi politik lingkaran dalam rezim lama untuk mengamankan kekuasaan dengan cara apa pun.
GENG SOLO & OPERASI ILEGAL
Berdasarkan pengumuman resmi Bareskrim Polri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin penetapan Listyo Sigit beserta sejumlah orang lainnya sebagai tersangka illegal taping (penyadapan tanpa prosedur) membuktikan bahwa alat negara telah disalahgunakan secara ugal-ugalan. Tindakan memata-matai Kepala Negara, Pejabat Negara, Tokoh Politik, Pengusaha, hingga media ini berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga Oktober 2026.
Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka ke publik ialah atas perintah siapa operasi ini dijalankan?
Bagi para analis politik, rekam jejak karier para aktor utama menunjuk pada satu simpul yang sama: jaringan loyalis mantan Presiden Jokowi. Listyo Sigit dikenal sebagai orang kepercayaan nomor satu yang meniti karier sejak menjadi Kapolresta Surakarta, ajudan presiden, hingga menduduki posisi puncak Korps Bhayangkara.
Sulit bagi akal sehat publik untuk percaya bahwa operasi penyadapan tingkat tinggi dengan menyalahgunakan teknologi internal Polri ini murni merupakan inisiatif personal. Indikasi cawe-cawe Geng Solo mencuat kuat dari pengamat politik sebagai upaya menjaga kontrol penuh atas jalannya pemerintahan yang baru berganti.
SKENARIO DUA TAHUN & DINASTI YANG DIPAKSAKAN
Kasus intelijen gelap ini tidak bisa dilepas dari konstelasi politik pasca-Pilpres. Publik kembali diingatkan pada rentetan kejanggalan hukum demi meloloskan Gibran sebagai wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial. Skenario yang semula dianggap desas-desus belaka oleh sebagian pihak, kini mulai nampak polanya di lapangan, yaitu sebagai strategi jangka panjang untuk mendudukkan sang anak di Kursi RI – I.
Di kalangan elite politik, sempat berembus isu mengenai skenario “cukup dua tahun” bagi Prabowo sebelum tongkat estafet dipaksakan beralih ke tangan Gibran melalui mekanisme konstitusi. Ketika nama Gibran secara mencolok absen dari daftar tokoh yang disadap oleh jaringan Listyo Sigit dkk, kecurigaan publik semakin menebal. Penyadapan ini diduga kuat berfungsi sebagai instrumen pengumpul political leverage – mencari kartu as, kelemahan, dan strategi internal sang Presiden beserta partai-partai koalisinya guna memastikan transisi kekuasaan darurat dapat dipicu kapan saja sesuai skenario.
PERSPEKTIF HUKUM
Penyidik Bareskrim Polri tidak main-main dalam menyusun konstruksi hukum pidana untuk menjerat para pembangkang ini. Mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal berlapis yang berpotensi mengakhiri masa depan mereka di balik jeruji besi yakni:
Pasal 258 UU No. 1/2023 KUHP Baru: Penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan Pejabat: Ancaman hukuman maksimal 10 Tahun Penjara.
Pasal 332 ayat (1) & (2) KUHP Baru: Penghapusan & perusakan barang bukti elektronik secara ilegal: Ancaman hukuman maksimal 6 Tahun Penjara.
Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Akses ilegal (illegal access) terhadap sistem elektronik: Ancaman hukuman maksimal 8 Tahun Penjara.
Lebih jauh dari sekadar pasal siber dan perusakan data, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya secara tegas menyatakan bahwa tindakan penyadapan yang menyasar pimpinan negara ini masuk dalam kategori tindakan yang mengarah pada perbuatan makar. Hal ini dikarenakan informasi yang dicuri bersifat sangat sensitif dan membahayakan keselamatan kedaulatan bangsa serta kedaulatan negara.
PENYALAHGUNAAN LIMS
Investigasi internal mengungkap bahwa operasi ini tidak menggunakan perangkat spyware luar negeri biasa, melainkan menyabotase infrastruktur mutakhir milik negara: Lawful Interception Management System (LIMS).
- Penyusupan Tanpa Verifikasi: Nomor telepon Presiden dan puluhan tokoh penting lainnya dimasukkan secara paksa ke dalam server LIMS tanpa melalui verifikasi administrasi penegakan hukum. Jaringan ini melanggar secara brutal tata cara penyadapan kepolisian yang tertuang dalam Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010.
- Operasi Senyap Non-Justisia: Penyadapan dilakukan murni untuk kepentingan politik, tanpa adanya status penyelidikan, penyidikan, ataupun laporan polisi (LP) resmi yang mendasarinya.
- Penghapusan Jejak (log wiping): Pada Oktober 2026, menyadari bahwa rezim kepemimpinan Polri telah bergeser, Jenderal Listyo Sigit diduga memerintahkan penghapusan seluruh file rekaman hasil sadapan dan pembersihan log sistem pada komputer listed untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Sial bagi mereka, tindakan cyber-sabotage ini terendus oleh petugas operator yang berintegritas, yang kemudian langsung membuat Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026.
KONSOLIDASI ISTANA
Skandal ini langsung memicu keguncangan di Senayan. Partai-partai politik di DPR RI terbelah ke dalam ketegangan tinggi, mempercepat runtuhnya sisa-sisa pengaruh kekuasaan politik Jokowi:
- Fraksi Koalisi pemerintah (Gerindra dkk): Mengutuk keras tindakan ini dan menyebutnya sebagai menusuk dari belakang terhadap rekonsiliasi nasional. Gerindra mendesak aparat hukum membuka semua data digital forensik guna melihat apakah ada aliran dana atau perintah langsung dari tokoh politik di luar kepolisian untuk membiayai operasi ini.
- Pembersihan Elemen Loyalis: Respons di parlemen selaras dengan langkah kilat Presiden Prabowo yang langsung mengeluarkan keputusan pemecatan Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sesaat setelah status tersangkanya diumumkan.
- Dukungan Penuh Untuk Kapolri Baru: Anggota Komisi III DPR RI memberikan dukungan mutlak kepada Kapolri yang baru dilantik pada 1 Oktober 2026, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, untuk melakukan pembersihan total (clean-up) terhadap sisa-sisa faksi Geng Solo atau klik-klik internal yang masih setia pada majikan lama.
MENANTI KERUNTUHAN TOTAL
Langkah cepat Presiden Prabowo yang langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Suyudi untuk memproses hukum tanpa pandang bulu menunjukkan sinyal perlawanan terbuka terhadap upaya sabotase politik ini. Pemecatan Listyo Sigit dari KSP menegaskan bahwa Istana tidak lagi menoleransi duri dalam daging.
Publik kini menolak lupa dan menolak diam. Pembongkaran paksa jaringan mata-mata ini adalah awal dari runtuhnya benteng kekuasaan oligarki yang dibangun di atas fondasi nepotisme. Jika penyidikan ini dibuka secara transparan dengan metode scientific crime investigation hingga ke akar-akarnya, maka aktor intelektual tertinggi di balik kerakusan ini tinggal menunggu waktu untuk ikut terseret ke hadapan meja pengadilan sejarah.