KEBRUTALAN POLISI
DI
PONPES SANTRIWATI
Oleh: Ngar Ghibran
Kasus penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur’an di Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah, oleh tim gabungan kepolisian pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Langkah penegakan hukum dalam mengejar buronan kasus pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah ini menuai sorotan tajam, karena dinilai melanggar Prosedur Operasi Standar (SOP) serta mengabaikan aspek Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.
KEBRUTALAN PROSEDUR
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Keagamaan menilai tindakan aparat yang merangsek masuk ke Asrama Putri pada pukul 03.20 WIB sebagai aksi yang sangat berlebihan. Menurut kesaksian dari pengurus Ponpes, asrama santriwati didobrak secara paksa ketika mereka tengah beristirahat. Ironisnya, para santriwati yang sebagian besar masih di bawah umur ditarik keluar dan diinterogasi dalam kondisi belum mengenakan pakaian dan jilbab yang semestinya, bahkan dilaporkan sempat ditodong senjata laras panjang.
Penegakan hukum yang bertujuan mengejar satu orang DPO berinisial I – yang dituduh terlibat pembakaran warung babi – justru berujung pada tindakan yang tidak proporsional terhadap belasan santriwati dan ustazah yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang tindak pidana tersebut. Hasil pemeriksaan pun membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan antara para santriwati dengan kasus perusakan warung mi babi. Kendati Kapolri Jenderal Pol Suyudi pada akhirnya mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena beserta tiga personel reskrim lainnya pada 2 November 2026, publik menilai tindakan ini hanyalah bentuk pemadam kebakaran atas bobroknya mentalitas instansi di lapangan.
Dampak psikologis berupa trauma mendalam pada anak-anak di bawah umur telah terjadi dan tidak dapat dihapus begitu saja hanya dengan mutasi jabatan.
PELANGGARAN HUKUM SISTEMIK
Dari perspektif hukum positif, tindakan represif kepolisian di Sukoharjo bukan sekadar pelanggaran SOP internal, melainkan sebuah pelanggaran hukum yang nyata terhadap hak-hak anak. Tindakan mendobrak pintu, melakukan intimidasi verbal, hingga menodongkan senjata laras panjang di hadapan anak-anak di bawah umur secara eksplisit menabrak konstitusi dan undang-undang.
Aparat dinilai melanggar Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dengan tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan di sini tidak hanya bermakna fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang menimbulkan trauma mendalam. Tindakan sewenang-wenang ini juga mengabaikan Pasal 16 UU Perlindungan Anak yang menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi.
Penggerebekan buta tuli demi membela eksistensi bisnis warung babi ini memperlihatkan bagaimana hukum dirobek oleh penegaknya sendiri demi mengejar target secara instan.
HUBUNGAN KEPOLISIAN & Warung MI BABI
Pertanyaan krusial mengenai siapa di balik warung mi babi dan mengapa skala operasi polisi begitu masif?
Menjadi inti dari kemarahan publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan respons kepolisian ini berakar dari eskalasi isu yang beralih dari konflik sosial komersial biasa menjadi operasi penanganan dugaan jaringan ekstremisme radikal.
Berikut adalah fakta, latar belakang hubungan, dan permainan di balik layar yang menjelaskan mengapa penangkapan 1 orang buron diperlukan seperti operasi perang besar:
Berdasarkan data, bahwa sejak awal pendirian warung mi babi sudah terjadi penolakan keras oleh elemen masyarakat lokal, karena menjual menu nonhalal di area tersebut. Kasus ini sempat dimediasi oleh Pemda pada April 2026 namun buntu.
Puncak konflik terjadi pada 12 September 2026 ketika warung tersebut dibakar oleh orang tak dikenal. Skala penanganan polisi mendadak berubah menjadi sangat masif (melibatkan Brimob bersenjata lengkap) ketika tim reserse menangkap pelaku pertama berinisial ST pada 19 Oktober 2026. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa ST dan DPO yang buron merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang terafiliasi dengan aksi penyerangan Polsek Pasar Kliwon tahun 2015.
TERKESAN ADA PELINDUNGAN KHUSUS
Kendati kepolisian memiliki alasan taktis terkait pengejaran mantan napiter, masyarakat dan pengamat hukum melihat ada kejanggalan substantif yang memicu dugaan adanya kongkalikong atau tekanan tak terlihat.
Tebang Pilih Skala Penegakan Hukum
Publik secara objektif membandingkan kasus ini dengan tindak pidana besar lainnya seperti korupsi, judi online, atau konflik agraria yang merugikan ribuan warga, di mana polisi sering kali bertindak lambat, defensif, atau bahkan enggan melakukan penggerebekan dini hari. Sebaliknya, demi sebuah warung mi babi, kepolisian mengerahkan unit taktis bersenjata seolah-olah menghadapi medan pertempuran terbuka.
Kecerobohan Intelijen
Kepolisian gagal membedakan mana target operasi yang berbahaya (DPO) dengan institusi pendidikan yang dihuni anak-anak di bawah umur. Tindakan asal serbu pada pukul 03.20 WIB tanpa didampingi Polwan atau Dinas Perlindungan Anak mengindikasikan kepolisian bertindak dengan over-reactive paranoia (ketakutan berlebihan) demi menunjukkan kepatuhan hukum kepada kelompok bisnis komersial nonhalal, sekaligus mengabaikan sensitivitas keagamaan di wilayah tersebut.
TUNTUTAN PUBLIK
Narasi mengenai ketimpangan ini harus dibongkar secara gamblang:
Eksploitasi Jargon Keamanan:
Aparat dituding menggunakan alasan pengejaran DPO sebagai legitimasi hukum demi meredam gejolak penolakan warga terhadap usaha komersial tersebut.
Tuntutan Penutupan Permanen:
Solidaritas masyarakat yang diwakili oleh DSKS bahkan telah mendatangi DPRD Sukoharjo untuk mendesak penutupan permanen warung mi babi tersebut guna mengembalikan kondusivitas wilayah, serta menuntut akuntabilitas penuh atas trauma fisik dan psikologis para santriwati.
SIKAP PRESIDEN DIPERTANYAKAN
Di tengah gelombang kecaman yang datang dari Komnas HAM, KPAI, MUI, hingga desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dari Komisi III DPR RI, sikap dari pucuk pimpinan tertinggi negara justru dipertanyakan. Presiden dinilai bersikap pasif dan seolah membiarkan aparat penegak hukum bertindak serampangan tanpa adanya evaluasi sistemik yang menyeluruh dan radikal.
Absennya suara tegas dari Istana dalam mengutuk kekerasan verbal dan psikis terhadap lembaga pendidikan Islam ini memperlihatkan adanya pembiaran terhadap penurunan kualitas penegakan hukum di negeri ini. Saat institusi kepolisian bertindak represif demi membela hak komersial dan mengejar tersangka dengan cara-cara yang melanggar hak asasi, diamnya penguasa diartikan publik sebagai bentuk persetujuan implisit terhadap metode-metode ugal-ugalan tersebut. Hukum tidak lagi hadir sebagai instrumen keadilan yang mengayomi, melainkan menjelma menjadi alat kekuasaan yang tajam ke bawah dan mengabaikan nilai-nilai moral.
Jika penataan institusi penegak hukum tidak dilakukan secara menyeluruh dan komitmen Presiden terhadap Reformasi Kepolisian hanya sebatas retorika politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum di negeri ini dipastikan akan berada di titik nadir.