Sandra Politik
Sanjungan Presiden Prabowo terhadap Jokowi sebagai guru politiknya, kini dipandang bukan lagi sekedar retorika basa –basi. Bagi kelompok kritis, istilah tersebut merupakan legitimasi atas sebuah jebakan politik. Prabowo dinilai berada dalam posisi dilematis, terjebak diantara beban utang budi politik dan ketidakberdayaan nyata dalam membersihkan aparatur Negara dan sisa-sisa rezim Jokowi.
Ketidakmampuan Menjerat Koruptor
Argumen kelompok kritis yang menilai adanya pembiaran korupsi ini diperkuat oleh data objektif dilapangan. Laporan terbaru dari Tranparency International Indonesia (TII) meluncurkan potret buram penegakan hukum di negeri ini. Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot tajam ke skor 34 dari skala 100, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Secara global, posisi Indonesia pun terjun bebas 10 peringkat hingga ke posisi 109 dari 180 negara.
Kemerosotan ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bagi publik, bahwa pondasi reformasi hukum warisan era Jokowi sedang berada dalam titik nadir. Ketika angka korupsi di sektor publik meluas, sikap diam rezim baru dipandang sebagai ketidakmampuan struktural.
Kabinet Orang Jokowi
Kritik paling kasat mata terlihat dari komposisi Kabinet Merah Putih serta posisi strategis lembaga Negara lainnya. Dominasi wajah-wajah lama dari era Jokowi yang tetap duduk nyaman di kursi kekuasaan memicu kecurigaan publik.
Penempatan figur-figur yang sebelumnya dikenal sebagai loyalis dan pembela kebijakan era lalu dinilai sebagai bentuk intervensi terselubung. Alih-alih membentuk pemerintahan yang mandiri dan berbasis meritokrasi, Prabowo sengaja memelihara barisan tersebut demi mengamankan stabilitas, meski harus mengorbankan agenda pembaharuan yang dinantikan rakyat.
Ketidakberdayaan Menindak Korupsi Geng Solo
Publik menyoroti adanya tebang pilih yang mencolok dalam penegakan hukum saat ini. Di satu sisi, Prabowo kerap berapi-api menyerukan Pemberantasan Korupsi dalam pidatonya. Namun disisi lain, kepemimpinannya dinilai tumpul dan tidak memiliki kemampuan, atau bahkan keberanian untuk menyentuh kasus-kasus korupsi besar yang diduga melibatkan lingkaran dalam atau keluarga sang guru politik.
Sikap diam dan keengganan institusi penegak hukum dibawah kendalinya untuk mengusut tuntas skandal masa lalu memperkuat persepsi bahwa ada kesepakatan politik di balik layar. Hukum terkesan disandera oleh kompromi elit untuk saling mengamankan posisi masing-masing.
Mengorbankan Hak Rakyat Demi Jatah Jabatan
Dampak dari politik akomodatif ini langsung dorasakan oleh takyat yang terus dikepung kesulitan ekonomi. Ketika para loyalis dan figur yang dianggap PENJILAT dihadiahi jabatan menteri, wakil menteri, hingga komisaris BUMN, ruang bagi professional yang bersih menjadi tertutup.
Kelompok kritis anti Jokowi menegaskan bahwa pemerintahan saat ini gagal menunjukan pembeda yang jelas. Rakyat disuguhi tontonan bagi-bagi kue kekuasaan di tengah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang belum juga terselesaikan.
Di Ujung Tanduk Kepercayaan Publik
Jika pola berguru ini terus diarikan sebagai kepatuhan mutlak terhadap sistem lama, Prabowo berisiko kehilangan legitimasi moralnya di mata rakyat. Mejadi murid politik yang baik tidak berarti harus menutup mata terhadap gurita korupsi dan nepotisme yang ditinggalkan oleh sang pendahulu.
Penutup
Prabowo mengaku Jokowi adalah guru politiknya. Dalam konteks pengakuan ini, nampaknya Prabowo tidak omon-omon. Prabowo benar-benar ittiba (meneladani) karakter politik Jokowi.
Ilmu Politik Jokowi yang diamalkan Prabowo dalam memimpin Negara, yang secara konsisten dilakukan adalah : Bohong, Ingkar dan Khianat, konsisten dipraktikkan oleh Prabowo.
Ilmu Politik ini, menurut ajaran Nabi Muhammad adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Misalnya, saat mengundang sejumlah aktivis seperti, Said Didu, Abraham samad, dll, menjanjikan akan menindaklanjuti tuntutan reformasi Polri melalui dua kebijakan.
Pertama, mengganti Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit . Kedua, menempatkan Polri dibawah kementerian sebagaiman TNI ditempatkan dibawah Kementerian. Hanya saja, saat itu yang masih belum dipastikan adalah, apakah Polri ditempatkan dibawah kementerian yang ada atau membentuk kementerian baru untuk menaungi Polri.
Alih-alih menempatkan Polri dibawah kementerian, mencopot dan mengganti Kapolri pun tidak. Padahal, tuntutan percepatan reformasi Polri itu salah satunya yang dituntut adalah pergantian Kapolri.
Ujungnya, nyawa Afan Kurniawan melayang oleh kebiadaban Brimob Polri, pergantian Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban publik tak terjadi.
Pada isu perlemahan KPK, Prabowo cenderung menikmati pelemahan KPK era Jokowi. Sehingga, KPK bisa dijadika alat penguasa. Atas dasar itulah, KPK saat ini bungkam dan enggan menerbitkan Perppu untuk menguatkan kembali KPK dengan mengembalikan kewenangan KPK berdasarkan UU sebelumnya.
Terakhir, Prabowo mengundang sejumlah tokoh dan jurnalis. Ada Chatib Basri hingga Nahwa Shihab. Dalam dialog, bahasa semiotik yang bisa ditangkap adalah Prabowo minta rakyat ngertiin Presiden. Bukan Presiden yang mendengar dan memahami keinginan dan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini sebaiknya para tokoh tidak usah menjadi alat legitimasi Penguasa.
Kesimpulan
Peta politik pemilu mendatang diprediksi akan mengalami pergeseran ekstrim, jika Prabowo tetap memilih bersikap pasif terhadap beban politik dan indikasi kasus hukum di lingkaran Jokowi .
Kelompok kritis dan pengamat politik melihat situasi ini sebagai bom waktu bagi basis massa Prabowo sendiri.
Prabowo memenangkan kontestasi politik lewat narasi ketegasan, kemandirian, dan janji pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jika publik terus disuguhi pemandangan tumpulnya hukum terhadap loyalis Jokowi, maka para pendukung ideologis -terutama kelompok emosional yang menginginkan perubahan total dari rezim lama, akan merasa dikhianati.
Kekecewaan ini berpotensi besar membuat mereka menarik dukungan dan beralih ke figur alternatif yang dinilai lebih berani dan independen pada pemilu mendatang.
Kondisi ini diperumit oleh dinamika hubungan internal kekuasaan. Sinyalemen bahwa Jokowi mengodisikan Gibran untuk maju sebagai Capres di masa depan menempatkan Prabowo posisi terjepit.
Sikap pasif dalam memotong gurita nepotisme dan korupsi masa lalu akan mejadi komoditas politik yang sangat mematikan bagi lawan-lawan politik Prabowo di pemilu mendatang. Kampanye negatif mengenai pemerintahan yang tersandera atau berkelanjutan korup akan sangat mudah diterima oleh masyarakat yang frustasi secara ekonomi.
Tanpa ada tindakan pembersihan yang nyata, legitimasi politik Prabowo terancam habis sebelum masa jabatannya berakhir.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia
- Tahun 2022
Skor IPK : 38/100
Peringkat Global : 110 dari !80 Negara
Catatan : Puncak Poemik revisi UU KPK
- Tahun 2023
Skor IPK : 34/100
Peringkat Global : 115 dari 180 negara Catatan : Kemerosotan tajam pasca-kasus
Etik Mahkamah Konstitusi.
- Tahun 2024
Skor IPK : 37 /100
Peringkat Global : 99 dari 180 negara
Catatan : Pemulihan semu menjelang
Transisi politik nasional.
- Tahun 2025
Skor IPK : 34/100
Peringkat Global L 109 dari 180 negara
Catatan : Titik nadir.
Dampak akumulatif dari warisan
Regulasi rezim lama.
Oleh : Ngar Bandar