Mahasiswa Gadaikan Almamater
Demi Sinetron Wapres
Oleh : Ngar Ghibran
Negeri ini kembali disuguhi tontonan komedi politik yang memuakkan. Pada pertengahan Juni 2026, di tengah himpitan ekonomi dan karut-marut pengelolaan negara, Istana Wapres justru membuka pintu gerbangnya lebar-lebar untuk menyambut belasan orang yang mengklim diri sebagai “Perwakilan Mahasiswa”. Di bawah sorotan kamera yang sudah dikondisikan, mereka duduk manis di ruang AC , bersalaman, dan menyerahkan berkas “ Kajian” kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Bagi mata awam, ini adalah puncak dari kepemimpinan muda yang akomodatif. Namun, bagi mereka yang paham betul Anatomi Kekuasaan, adegan tersebut tidak lebih dari Sinetron Politik Murahan yang Sutradaranya bersembunyi di balik bayang-bayang Oligarki.
Apalagi, bagi mahasiswa yang akhir-akhir ini menyaksikan bagaimana ruang sipil dipersempit, dan hukum diacak-acak demi kepentinangan dinasti, maka pertunjukan diruang Wapres itu, dinilai tidak lebih dari sebuah Pelacuran Gerakan Moral.
Dengan lantang dan tegas Mahasiswa menyatakan, bahwa mereka yang sowan ke Istana Wapres malam itu bukan Representasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Mereka adalah – “MAHASEWA” – Pion-Pion Pragmatis yang menggadaikan kesucian almamater demi panggung pencitran murah milik penguasa.
Drama Menembak Prabowo , Mengangkat Gibran
Seharusnya, rakyat menggunakan akal sehatnya, untuk mempreteli kebohongan intelektual ini. Kelompok “Mahasiswa Operasi” ini turun ke jalan membawa isu penolakan MBG, sebuah kebijakan yang secara politis lahir dari rahim visi Prabowo-Gibran. Jika mereka benar-benar aktivis murni yang bergerak atas dasar keresahan rakyat, mengapa mereka tidak menggedor pintu Istana Negara, atau kementerian terkait? Mengapa mereka justru mendatangi Wapres dengan patuh mengikuti protokoler ketat Paspampres hanya untuk menyerahkan selembar kertas? Jawabannya, karena aksi unjuk rasa itu didesain dari awal untuk menjadi karpet merah bagi pencitraan Gibran.
Melalui skenario ini, Gibran diposisikan sebagai “Penyelamat Aspirasi” yang bijak dengan berjanji akan meneruskan kajian tersebut ke meja Presiden. Ini adalah taktik “gaslighting politik, yang sangat Licik”. Di satu sisi, faksi Solo sedang mencuci tangan dari beban tanggung jawab pemerintahan. Di sisi lain, mereka sedang melempar “Bola Panas” untuk mendelegitimasi presidennya sendiri dari dalam.
Seketika itu juga, mesin-mesin propaganda dan akun pendengung (buzzer) di media sosial bergerak serentak menggoreng narasi : Gibran adalah Pemimpin Muda yang adaptif dan mau mendengar, sementara Prabowo adalah Figur Kaku yang anti kritik. Ini bukan gerakan moral, ini adalah Perang Proksi Oligarki yang menggunakan mahasiswa sebagai tameng hidupnya!
Kudeta Merangkah
Gerakan mahasiswa murni memiliki harga diri. Kekuatannya tidak terletak pada deru massa di parlemen jalanan, bukan pada kepatuhan bersikap manis di meja formal kekuasaan.
Absennya poros-poros BEM Universitas Besar yang memiliki rekam jejak radikal dan independen dalam mengawal konstitusi membuktikan bahwa “aksi sowan” tersebut adalah operasi senyap yang terisolasi.
Para penjilat politi dan intelektual bayaran di belakang layar mencoba memanfatkan kepolosan atribut akademik untuk menciptakan persepsi publik bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo ditolak oleh generasi muda, sehingga posisi tawarnya melemah dihadapan gurita oligarki lama yang cemas bisnisnya akan dibersihkan oleh faksi militer Hambalang.
Secara Hukum Tata Negara, jika seorang Presiden didelegitimasi posisinya hingga jatuh, maka Wapres-lah yang otomatis mengambil alih takhta .
Maka wajar jika mahasiswa murni menolak dengan keras menjadi instrument atau pion dalam skenario Kudeta Merangkah yang didesain demi memuluskan syahwat politik dinasti untuk menguasai RI – 1 tanpa lewat jalur pintu pemilu yang bersih”.
Bersihkan Almamater dari Oportunis
Mahasiswa tidak akan membiarkan marwah pergerakan yang dibangun dengan darah dan air mata sejak reformasi hancur dalam semalam hanya karena ulah segelintir oportunis yang lapar dan haus akses kekuasaan dan logistik cukong. Mahasiswa harus menyeruhkan kepada seluruh simpul pergerakan untuk melakukan sterilisasi gerakan yakni :
- Kucilkan secara sosial politik setiap individu atau kelompok yang menjual nama mahasiswa demi kompromi di ruan AC Istana.
- Kembalikan fokus unjuk rasa pada substansi riil hajat hidup rakyat, seperti jeratan utang negara, korupsi oligarki, dan penyempitan demokrasi, penegakan hukum yang timpang dan tebang pilih, keadilan yang mati, penyimpangan dinasti kekuasaan, pengangguran, dan lain-lain terkait kebijakan yang tidak pro rakyat, bukan terjebak dalam pesanan isu faksional elite.
- Lawan setiap bentuk propaganda digital yang mencoba mendikte dan mengondisikan pikiran anak muda demi kelanggengan dinasti penguasa.
Negara ini adalah milik seluruh rakyati, bukan perusahaan keluarga yang bisa dikelola lewat sandiwara citra plastik.
Gibran dan seluruh jejaring penjilat dibelakangnya harus tahu, mahasiswa sejati tidak bisa dibeli dengan secankir teh di dalam Istana Wapres.
Mahasiswa akan tetap berada dijalanan bersama rakyat, siap menjadi badai yang akan menggulung setiap tirani dan kelicikan yang mencoba merusak masa depan negeri ini.
Hancurkan Oportunis, Selamatkan Demokrasi.
Dibalik maraknya panggung sandiwara artifisial ini, terdapat sirkus politik yang sangat menjijikan. Peran aktif kelompok penjilat buta peninggalan atau warisan rezim Jokowi. Mereka adalah para oportunis, buzzer peliharaan, serta politisi bermental budak yang selama sepuluh tahun terakhir menggadaikan idealism demi remah-remah kekuasaan dari dinasti Solo.
Kelompok penjilat ini layak dicap sebagai Pengkhianat bangsa . Mengapa?. Karena demi mengamankan eksistensi gurita bisnis oligarki dan keselamatan dinasti politik majikan, mereka rela menghancurkan tatanan demokrasi dan etika bernegara.
Ketika Jokowi merusak konstitusi demi meloloskan Gibran, mereka bersorak. Dan kini ketika dinasti tersebut mencoba merongrong kepemimpinan nasional yang sah lewat proksi “Mahasewa”, para penjilat ini kembali memutar mesin propaganda mereka.
Para pengkhianat berwujud intelektual bayaran, pembuat konten bayaran, dan pemengaruh (influncer) nir-moral ini bertugas melakukan pembusukan informasi secara massif. Mereka menutup mata dari fakta bahwa utang Negara menggelembung dan ruang sipil menyempit, demi terus memuja-muji kejeniusan politik trah Solo.
Operasi demo mahasiswa settingan ini tidak akan berjalan mulus tanpa orkestrasi para penjilat tersebut yang bertugas menggoreng persepsi di media sosial. Mereka memperlakukan Negara ini layaknya perusahaan keluarga, dimana kepentingan publik dikorbankan demi kepuasaan sang patron politik.
Operasi Intelijen Berbiaya Cukong
Sebuah demontrasi yang mampu memobilisasi massa di tengah isu ekonomi yang sensitf, mengondisikan kehadiran media secara instan di gerbang Istana Wapres sebelum aksi dimulai, dan memastikan protokoler istana langsung terbuka lebar, membutuhkan Skema Logistik dan operasi Intelijen yang matang.
Berdasarkan analisis intelijen politik idependen, pola pergerakan “Demo settingan” seperti ini umumnya mengandalkan aliran dana dari jejaring oligarki lama yang terafiliasi dengan Rezim Solo. Aliran dana diduga mengalir melalui layer-layer proksi, mulai dari koordinator lapangan bayaran, penyediaan atribut almamater instan, hingga jaminan uang transportasi bagi massa cair non-mahasiswa yang disusupkan untuk meramaikan barisan di kawasan Patung Kuda.
Tujuan investasi logistik dari para cukong ini sangat jelas, mereka membutuhkan “Ketegangan Sosial Atifisial” dijalanan untuk menekan daya tawar politik Prabowo. Para oligarki hitam yang selama sepuluh tahun terakhir menguras kekayaan negara merasa terancam oleh latar belakang militer Prabowo dan kemandirian Partai gerindra yang dinilai keras kepala serta sulit disetir. Bagi mereka, menciptakan persepsi bahwa rakyat menolak program Prabowo adalah cara terbaik untuk menjinakkan sang presiden.
Ambisi RI -1
Rakyat harus membongkar isu yang paling tabu dan berbahaya dari fenomena ini, adalah langkah awal dari Kudeta Merangkak konstitusional. Aksi mahasewa yang didesain secara spesifik untuk menyerang fondasi kebijakan ekonomi Prabowo, sambil secara simulant menggelembungkan pamor politik Gibran sebagai solusi alternatif adalah instrument psikologis untuk membiasakan publik pada gagasan perpindahan kekuasaan. Ini adalah kalkulasi politik yang dingin.
Target jangka panjang kelompok oligarki Solo ini bukanlah menunggu Pemilu 2029, melainkan menciptakan kondisi dimana legitimasi Prabowo hancur di mata pasar dan rakyat, sehingga karpet merah menuju RI-I bisa digelar lebih cepat untuk sang putra mahkota.
Perang Terbuka
Kelompok Loyalis Prabowo dan jajaran petinggi Partai Gerindra di Hambalang bukanlah politisi amatir yang bisa dikelabui oleh sandiwara recehan. Mereka membaca maneuver di Istana Wapres tersebut sebagai sebuah Tusukan dari belakang oleh faksi mitra koalisi mereka sendiri.
Kemarahan di internal partai kini berada di titik ddih. Wapres yang secara konstitusi wajib membetengi dan mengamankan kebijakan presidennya, justru memberika panggung pembenaran bagi kelompok yang merongrong program strategis pemerintah..
Intelijen politik Hambalang kini mulai bergerak merapatkan barisan. Peluru-peliuru informasi mengenai borok masa lalu faksi Solo, ketergantungan logistik dinasti tersebut pada konsorsium cukong, hingga jejak digital masa lalu yang cacat mulai disiapkan untuk ditembak kembali ke ruang publik. Ini bukan lagi sekedar riak politik biasa, melainkan persiapan perang terbuka antara kekuatan nasionalis-militer melawan jaringan gurita dinasti politik yang haus dan rakus kekuasaan bersama para penjilatnya.
Kesimpulan
Masyarakat dan mahasiswa murni harus berhenti melihat politik dari apa yang tampak di permukaan. Pertemuan di Istana Wapres itu bukan bukti keberhasilan dialog, melainkan bukti bagaimana busuknya kekuasaan membeli dan mendesain perlawanan palsu demi melayani syahwat politik dinasti.
Gibran bukan menunjukkan kelasnya sebgai sosok pemimpin masa depan, ia sedang memperlihatkan bagaimana kekuatan oligarki dan sindikat penjilat dibelakangnya mampu mendikte narasi dan menggunakan instrument massa untuk mengamankan kekuasaan jangka panjang.
Jika rakyat tidak kritis dan membiarkan drama kudeta merangkak ini berjalan mulus, maka negeri ini sedang berjalan menuju era kegelapan baru. Dimana negeri ini sepenuhnya digadaikan kepada penguasa yang watak politinya dibentuk oleh kelicikan citra dan persekutuan para pengkhiantan bangsa.
Para penjilat politik tidak memiliki kesetiaan pada ideologi atau Negara, melainkan pada siapa yang memegang kendali logistik. Pada era sebelumnya, kelompok pendengung ini dengan sangat galak menyerang setiap mahasiswa murni yang turun ke jalan memprotes UU Cipta Kerja atau Pelemahan KPK. Mereka menuduh mahasiswa murni sebagai “Perusak fasilitas Publik” atau Panggung Oposisi.
Namun, kelicikan mereka hari ini, ketika ada demonstrasi settingan dari kelompok Mahasewa yang menyerang kebijakan Presiden Prabowo, mesin siber yang sama justru berbalik arah. Mereka memuji aksi tersebut sebagai suara murni rakyat dan mengagung-agungkan tindakan Gibran yang menyambut para pendemo di Istana Wapres.
Ini adalah bentuk kejahatan informasi terstruktur. Mereka menggunaka kebebasa digital
Bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan untuk mengondisikan psikologi massa agar terbiasa dengan narasi bahwa presiden yang berlatar militer adalah figure yang kaku, sementara sang putra mahkota adalah satu-satunya jawaban demi masa depan.
Jika sindikat penjilat siber dan aktor lapangan pragmatis ini dibiarkan terus mendikte ruang publik, maka demokrasi kita akan sepenuhnya mati, digantikan oleh teatrikal politik digital yang dikendalikan oleh remote control para cukong oligarki Solo.
Penutup
Pertemuan belasan perwakilan mahasiswa diantaranya dari Universitas Bungkarno dan Universitas MH Thamrin yang langsung masuk dan sowan ke Istana Wapres seusai demonstrasi di kawasan Patung kuda pada 15 Juni 2026 merupakan sebuah anomali gerakan yang sarat akan kalkulasi politik kedua belak pihak. Begitu perwakilan mahasiswa berdialog dan foto bersama, tensi perlawanan di jalanan otomatis langsung gembos.
Langkah mahasiswa yang sowan ke Wapres ini mencerminkan kerapuhan dan kurangnya kedewaan taktis dalam gerakan mahasiswa modern. Pertemuan yang berlangsung kilat tersebut memicu kecurigaan bahwa demonstrasi hanyalah “Gimmick” atau panggung rekayasa (settingan) demi memberikan legitimasi bahwa pemerintah telah mendengarkan rakyat.