TRAGEDI TERSINGKIRNYA PURBAYA
(Bagian: 5)
Oleh: Ngar Bandar
Sejarah politik rezim reformasi di negeri ini resmi mencatat sebuah anomali paling besar. Untuk pertama kalinya, pemecatan seorang pejabat negara tidak disambut dengan nada kepuasan, melainkan dengan gelombang perlawanan moral oleh rakyat.
Pencopotan Purbaya adalah potret telanjang dari sebuah rezim busuk yang sedang panik karena boroknya mulai terusik. Purbaya lengser dibentengi oleh pembelaan solid dari berbagai lintas elemen hingga rakyat biasa. Sebaliknya, Istana dan penggantinya justru panen cacian, sumpah serapah, dan hinaan yang luar biasa keras dari seluruh penjuru negeri ini.
Suara Lintas Elemen.
Gelombang solidaritas lintas elemen yang membela Purbaya menjadi bukti bahwa masyarakat tidak bisa lagi dibodohi oleh narasi reshuffle demi penyegaran lembaga.
Prof. Danang Suparto, seorang sosiolog dari Universitas Garuda, memberikan catatan kritis dan tajam:
“Pencopotan Purbaya adalah pesan mengerikan dari penguasa kepada rakyat. Pesannya jelas: jika Anda jujur, Anda akan disingkirkan. Rezim ini sedang membangun ekosistem yang alergi terhadap integritas.”
Nada pedas yang lebih menyengat datang dari budayawan terkemuka, Butet Kertaredja, saat berorasi di tengah aksi damai para seniman di Pelataran Taman Ismail Marzuki mengatakan:
“Negara ini sudah terbalik-balik. Purbaya itu dibuang seperti sampah justru karena dia bertindak sebagai penjaga rumah yang baik dari kawanan maling. Sekarang, rumah ini resmi diserahkan kepada pelayan yang siap membukakan pintu untuk para perampok.”
Istana Bisu.
Di tengah badai kecaman yang bermunculan dari kampus-kampus dan panggung budaya, istana justru memilih jalan ketidaktahuan. Saat jurnalis mencecar alasan pemberhentian di konferensi pers mingguan, juru bicara Presiden hanya membaca teks normatif sepanjang tiga kalimat tanpa membuka sesi tanya jawab. Aksi bungkam dan pelarian dari substansi ini adalah konfirmasi visual atas rasa bersalah rezim. Mereka tidak punya satu pun argumen logis berbasis kinerja untuk mendepak Purbaya, selain syahwat politik yang terhalang benteng objektivitas sang Menkeu.
Hilangnya Legitimasi Moral.
Kini kursi Menkeu diduduki oleh pengganti barunya. Namun, posisi itu tidak lagi terhormat. Ia duduk di sana dengan menyandang predikat yang memalukan: Boneka Oligarki.
Angka-angka di atas kertas mungkin bisa dimanipulasi melalui kebijakan moneter yang dipaksakan, tetapi kepercayaan pasar dan legitimasi moral publik telah runtuh ke titik nadir.
Ketika kritik dari para akademisi, hukum, dan pemuka agama telah berubah menjadi cacian serta hinaan massal di media sosial dan jalanan, artinya Presiden telah kehilangan hal yang paling berharga dalam kepemimpinannya yakni: Kepercayaan Rakyat.
Rezim ini boleh saja merasa menang karena berhasil menyingkirkan Purbaya dan mengamankan jalur logistik politik mereka. Namun mereka lupa, sejarah selalu punya cara sendiri untuk mencatat. Purbaya akan dikenang sebagai martir yang mempertahankan benteng terakhir keuangan negara, sementara Presiden dan kroninya akan dicatat sebagai kelompok penguasa yang menggadaikan masa depan bangsa demi syahwat kekuasaan yang tak pernah kenyang.
Mengapa publik begitu marah? Jawabnya sederhana dan sangat fundamental. Purbaya dicopot bukan karena ia gagal, melainkan karena ia terlalu jujur di tengah sistem yang korup, dan menolak menjadi sapi perah proyek mercusuar.
Pengganti Purbaya memikul beban moral yang amat berat, dicap sebagai boneka baru penurut oligarki. Ketika kritik beralih menjadi penghinaan massal kepada rezim, artinya presiden telah kehilangan legitimasinya secara moral di mata rakyat. Istana mungkin memenangkan pertarungan elite, namun mereka telah kalah total dalam merebut hati dan kepercayaan rakyat.
Rezim ini akan dikenang bukan karena apa yang mereka bangun, melainkan karena bagaimana mereka menyingkirkan orang-orang terbaik demi melanggengkan kekuasaan.