BANDUNG, SUARA LINTAS. COM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Dari sisi capaian, program ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terus bertambah dan pemerintah menargetkan puluhan juta masyarakat dapat menikmati manfaat program tersebut.
Namun, di balik berbagai angka keberhasilan itu, muncul persoalan yang patut menjadi perhatian. Salah satunya menyangkut dampak sosial yang dirasakan oleh para pelaku usaha kecil yang terdampak langsung akibat pembangunan fasilitas pendukung program tersebut.
Kondisi itu dialami sejumlah pedagang di kawasan Pujasera Dalam (Pudal) Jatinangor. Berdasarkan keterangan salah seorang pedagang, Ibu Susi, area tempat mereka berjualan diinformasikan akan dialihfungsikan menjadi dapur MBG. Para pedagang sempat memperoleh harapan bahwa relokasi tidak akan dilakukan apabila jumlah pedagang aktif memenuhi syarat tertentu. Namun, setelah jumlah tersebut terpenuhi, akses menuju kawasan Pudal justru mulai ditutup tanpa adanya musyawarah maupun pemberitahuan yang dinilai memadai.
Menurut pengakuan pedagang, proses komunikasi hanya dilakukan melalui pengelola sehingga mereka tidak memiliki ruang dialog secara langsung dengan pemilik lahan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang harus mencari lokasi usaha baru dengan biaya yang tidak sedikit, sementara sebagian lainnya memilih menghentikan usahanya karena keterbatasan modal dan tempat berjualan.
Hingga saat dilakukan pendokumentasian dalam artikel opini tersebut, para pedagang juga menyebut belum menerima kompensasi maupun masa transisi setelah penutupan lokasi usaha. Di sisi lain, pembangunan dapur MBG di lokasi bekas Pudal disebut belum menunjukkan perkembangan yang jelas sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan rencana tersebut.
Meski demikian, para pedagang tidak mempersoalkan tujuan Program MBG. Mereka justru menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Yang menjadi harapan adalah agar pelaksanaannya dapat melibatkan pelaku usaha lokal, seperti pedagang kecil atau kantin yang telah lama beroperasi di lingkungan sekitar, sehingga tujuan meningkatkan gizi masyarakat tetap tercapai tanpa mengorbankan sumber penghidupan warga.
Di tingkat nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri telah melakukan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG, termasuk penghentian sementara ribuan dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan persyaratan operasional. Langkah evaluatif tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
Namun demikian, evaluasi terhadap aspek teknis dinilai perlu diimbangi dengan perhatian terhadap dampak sosial yang muncul di masyarakat. Tidak hanya kualitas dapur yang perlu diukur, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi keberlangsungan usaha mikro, pedagang kecil, dan kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
Pembangunan pada hakikatnya bukan hanya soal pencapaian target, besaran anggaran, maupun jumlah penerima manfaat. Keberhasilan sebuah program juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang inklusif, memberikan ruang dialog kepada masyarakat terdampak, serta meminimalkan kerugian sosial yang mungkin timbul.
Dengan demikian, Program MBG tetap dapat menjadi kebijakan yang membawa manfaat luas tanpa meninggalkan kelompok masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan kehidupan dari ruang-ruang usaha yang turut berubah akibat pelaksanaan program tersebut.
(Harun)