Kroni Hidup Mewah dan Aman di Era Rezim Jokowi
( Bagian : 1 )
Oleh : Ngar Bandar
Selamat datang di era dimana Para Kroni dan loyalis mendapatkan karpet merah, sementara suara rakyat jelata diinjak-injak.
Mereka menukar harga diri dengan kursi komisaris, proyek titipan, Jabatan lainnya, dan jubah kekebalan hukum. Di bawah ketiak era rezim Jokowi, hukum dibuat mandul agar skandal mereka aman menguap tanpa bekas.
Dua periode kepemimpinan rezim Jokowi tidak hanya meninggalkan warisan hutang dan infrastruktur fisik, tetapi juga sebuah preseden buruk dalam tata kelola birokrasi dan korporasi Negara.
Di bawah bendera stabilitas politik, rakyat menyaksikan bagaimana integritas intelektual didegradasi menjadi sekadar alat transaksi. Istilah kroni bukan lagi sekedar umpatan jalanan, melainkan representasi nyata dari sekelompok oportunis, mulai dari elit partai, relawan Pilpres, hingga pemandu sorak digital (buzzer), yang berhasil mencorvesi sanjungan menjadi tumpukan harta dan kedudukan absolut.
Fenomena ini mengonfirmasi bangkitnya ekosistem “Neo-Feodalisme”. Pada ekosistem ini, kompetensi, rekam jejak, dan profesionalisme digusur oleh satu indikator tunggal, yaitu “Kepatuhan Buta” kepada sang rezim penguasa.
Surga Finansial Kaum Oportunis
Salah satu indikator paling telanjang dari praktik politik balas budi ini adalah gelombang pengangkatan tim sukses dan influencer politik ke dalam jabatan dilingkaran kementerian, staf khusus hungga Dewan Komisaris BUMN, menjadi komoditas untuk mengapresiasi loyalis politik.
Perusahaan –perusahaan plat merah yang seharusnya dikelola secara professional demi hajat hidup orang banyak, justru beralih fungsi menjadi rest area finansial bagi para loyalis rezim.
Nama-nama penggiat media sosial dan koordinator relawan yang konsisten memvokalkan narasi pembenaran rezim secara bergiliran menduduki kursi empuk di berbagai sektor strategis, energi, pariwisata, hingga konstruksi.
Jabatan mentereng ini datang dengan paket lengkap: gaji ratusan juta rupiah, opsi bonus/tantiem yang fantastis, serta fasilitas mewah yang dibiayai oleh uang Negara. Tragisnya, kemewahan ini dinikmati di tengah kondisi beberapa BUMN yang justru sedang terlilit utang besar atau mencatatkan rapor merah.
Pendapatan mereka berbanding terbalik dengan beban hidup rakyat yang kian menjerit akibat kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok.
Kebal Hukum dan Pembungkaman Publik
Berada di bawah ketiak kekuasaan di era rezim Jokowi tidak hanya mendatangkan kelimpahan materi, tetapi juga menawarkan proteking hukum yang luar biasa aman.
Para pemuja kekuasaan ini bertindak sebagai tameng hidup. Tugas utama mereka adalah mengaburkan substansi kritik publik melalui narasi pengalihan isu di media sosial.
Ketika kebijakan pemerintah yang cacat secara akademis menunai kecaman, mereka hadir dengan argument-argumen manipulatif demi memoles citra sang pemimpin.
Sebagai imbalan atas pengabdian moral yang korup tersebut, segala bentuk pelanggaran etika, konflik kepentingan, hingga dugaan skandal keuangan yang menyeret nama mereka seolah membentur tembok impunitas yang tebal.
Menjadi kroni atau loyalis di lingkaran kekuasaan mendatangkan bonus terbesar adalah imunitas atau kekebalan hukum yang absolut. Ketika mereka terseret skandal keuangan, hukum mendadak amnesia. Proses hukum berjalan lambat, penuh pemakluman, bahkan menguap tanpa bekas.
Sebaliknya, jika rakyat kecil yang mengkritik, aparat bergerak cepat dengan pasal pasal karet. Hukum sengaja dimandulkan untuk melindungi kroni istana.
Hukum dirasakan tebang pilih, yang bersikap agresif dan represif terhadap suara-suara kritis oposisi, namun berubah menjadi tumpul, lambat, dan penuh pemakluman ketika berhadapan dengan lingkaran dalam istana.
Warisan Kerusakan Instusional
Dampak jangka panjang dari penempatan para oportunis kaya ini adalah pembusukan institusi dari dalam. Ketika jabatan strategis tidak lagi diberikan berdasarkan prinsip merit system (sistim meritokrasi), melainkan sebagai upah dari jilatan politik, maka fungsi kontrol dan profesionalisme lembaga akan mati suri.
BUMN kehilangan daya saing global, birokrasi kehilangan daya kritis, dan iklim demokrasi diracuni oleh budaya korporatisme yang korup.
Generasi muda disuguhi contoh yang salah dan merusak moral, bahwa jalan tercepat menuju kekayaan dan status sosial di negeri ini bukanlah lewat jalur prestasi dan kerja keras intelektual, melainkan dengan cara menggadaikan idealisme dan menjadi pemandu sorak penguasa.
Era tersebut mungkin telah berlalu secara kalender politik, namun fondasi feodalisme modern dan pragmatisme akut yang ditinggalkan akan menjadi beban sejarah yang harus dibayar mahal oleh generasi mendatang.
Penjarahan Berkedok Jabatan
Anatomi pembusukan melalui politik balas budi yang menghancurkan demokrasi membuat rakyat dipaksa bayar pajak tinggi. Rakyat dicekik kenaikan harga barang. Di sisi lain, para loyalis di lingkaran mantan Presiden Jokowi justru pesta pora. Mereka bergelimangan harta dan kedudukan.
Jangan salah kaprah, menjilat penguasa bukan sekadar urusan moral yang bejat melainkan bentuk korupsi yang nyata. Mereka menukar sanjungan palsu dengan uang Negara.
Di era rezim ini, kompetiti tidak lagi berguna. Rekam jejak dibuang ke tong sampah. Indikator utama untuk naik jabatan hanya satu : Kepatuhan Buta kepada penguasa.
Spesies parasit ini datang dari berbagai Lini :
- Politisi Kutu Loncat yang haus
- Ketua Relawan yang menjual basis
- Buzzer bayaran yang memoles citra busuk di media
Bagaimana para kroni ini mendadak kaya ? Pintu utamanya adalah Kursi Komisaris BUMN Perusahaan Milik Negara yang modalnya dari uang rakyat disulap menjadi rest area finansial bagi para loyalis rezim.
Pratik ini dianggap perampokan legal. Setiap bulan dari uang pajak rakyat, para loyalis ini mengantoni :
- Gaji Pokok/Honorarium : Mencapai puluhan hingga ratusa juta rupiah per bulan (dihitung dari persentasi gaji Dirut). Mengalir ke rekening mereka setiap bulan.
- Tantiem (Bonus) : Bisa menembus angka miliaran rupiah jika perusahaan mencatatkan keuntungan kertas bahkan ketika kondisi riil BUMN tersebut terlilit utang triliunan rupiah. Dicairkan dari keringat rakyat.
- Tunjangan/fasilitas mewah : Meliputi tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan mewah, asuransi, hingga jaminan fasilitas pelesiran
Itu adalah lembar fakta ( Fact Sheet) komparasi data suplemen berdasarkan rekam jejak digital nasional mengenai fenomena politik balas budi dan pembagian jatah kursi Dewan Komisaris BUMN kepada para loyalis, mantan tim sukses, dan pegiat sosial pendukung rezim Jokowi
Data komparasi ini sudah diverifikasi berdasarkan dokumen pengangkatan resmi Kementerian BUMN dan Pemberitaan Media Investigasi Nasional dan internasional.Para loyalis ini tidak bekerja untuk memajukan Negara, melainkan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Ini adalah bentuk korupsi legal.
SUMBER HARTA KAUM LOYALIS
( Fasilitas dari Uang Rakyat )
Dari keringat pajak yang dibayar rakyat, mereka menerima gaji ratusan juta per bulan, tunjangan super mewah, hingga bonus tahunan (tantiem) miliaran rupiah. Tragisnya, kemewahan ini mereka makan saat kondisi BUMN hancur dan terlilit utang triliunan rupaiah.
“Jargon “Kerja, Kerja, Kerja” sesungguhnya berarti RAKYAT YANG HARUS KERJA KERAS DAN PERAS KERINGAT, PARA LOYALIS YANG MENIKMATI HASILNYA”
Warisan Pembusukan Bangsa
Dampak dari penempatan para opotunis ata loyalis ini sangat fatal. Institusi Negara membusuk dari dalam. Budaya feodal Asal Bapak Senang menghancurkan mental birokrasi.
Generasi muda diracuni oleh contoh yang salah. Negara ini sedang memberi pesan , bahwa jika ingin kaya dan aman, jadilah Pemandu Sorak Penguasa. Jangan jadi orang jujur dan berprestasi
Rakyat Harus Melawan
Kenyamanan mewah para kroni dan loyalis dibangun diatas penderitaan rakyat. Membiarkan mereka tetap memegang kendali adalah tindakan bunuh diri massal bagi bangsa ini.
Rakyat tidak boleh lagi bodoh dan terbuai kosmetik pencitraan. Pers dan masyarakat sipil harus bersatu melakukan perlawanan total. Seret para parasit politik ini keluar dari zona nyaman mereka. Katakan dengan lantang : Kroni atau Loyalis adalah koruptor, dan tempat mereka yang layak adalah Penjara. ( Bersambung Bagian 2 )