Kroni Hidup Mewah dan Aman di Era Rezim Jokowi
( Bagian : 2 )
Oleh : Ngar Bandar
Potret buram di negeri ini tidak hanya digerogoti oleh korupsi struktural, tetapi juga oleh lahirnya kasta baru dalam sirkulasi kekuasaan, yakni oligarki penjilat yang barter loyalis dengan vasilitas Negara.
Imunitas Elite Baru
Dinamika politik patronase di era rezim Jokowi telah mencapai titik kulminasi yang mengkawatirkan. Praktik klientalisme, dimana jabatan publi didistribusikan atas dasar kesetiaan personal, telah memicu suburnya budaya kelindan kepentingan.
Para loyalis, ketua relawan, hingga influencer media sosial yang bertugas mengamankan narasi istana seolah mendapatkan imunitas ganda. Mereka tidak hanya aman dari jerat hukum, tetapi juga dihadiahi kemewaan hidup lewat fasilitas Negara.
Hubungan mutualisme ini memastikan bahwa selama mereka konsisten memuji dan menjaga kenyamanan ketiak rezim, selama itu pula pundi-pundi ekonomi mereka dijamin aman.
Hendonime Berpagar Kekuasaan
Ketika rakyat disuruh berhemat dan dihadapakan pada ketidakpastian ekonomi global, pemandangan kontras justru disajikan para kroni kekuasaan. Kritik publik terhadap perilaku hendonistik ini bukan sekedar luapan kecemburuan sosial, melainkan gugatan atas runtuhnya empati.
Media sosial berulang kali diguncang oleh pamer kemewahan istana dan para loyalis, mulai dari penggunaan jet pribadi mewah untuk plesiran ke luar negeri hingga pamer koleksi barang bermerek.
Sikap tutup telinga terhadap kritik ini diperparah oleh barisan buzzer peliharaan yang siap menyerang siapa saja yang berani mengusik kenyamanan para kroni tersebut.
Tata Kelola Hancur : Bagi – Bagi Kursi
Fenomena penempatan figur non-profesional di kursi kekuasaan memicu kritik tajam dari para analis ekonomi, politik dan hukum. Mereka menilai langkah ini secara perlahan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Praktik akomodasi politik atau yang popular disebut sebagai bagi-bagi kursi di era rezim jokowi, diisi oleh figur-figur yang tidak memiliki keahlian yang releven dengan posisi terkait, berakibat rentan mengalami mismanajemen, yang berdampak pemborosan anggaran negara ( fiscal penyalahgunaan).
Kondisi ini menyuburkan praktik klientelisme yang membuat institusi negara kehilangan independensinya. Kekuasaan yang seharusnya di kelola secara transparan dan berorientasi pada tatanan yang benar demi kepentingan negara, bangsa, dan rakyat kini berubah fungsi menjadi wadah penampungan tim sukses pasca pemilu.
Dari sudut pandang hukum, maraknya bagi-bagi kekuasaan dipandang sebagai fiscal abuse atau pemborosan anggaran negara untuk membiayai kroni Kekuasaan.
Alibi Istana : Hak Prerogatif
Menghadapi gelombang kritik tersebut, pihak lingkaran dalam istana terus membangun tameng pembelaan. Perwakilan Kantor Staf Presiden berulang kali menegaskan bahwa pengangkatan menteri, staf khusus, hingga dewan komisaris adalah hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh undang-undang.
Pemerintah membantah keras tuduhan penunjukan tanpa dasar keahlian. Alibi yang kerap dilemparkan adalah bahwa seluruh nama-nama yang ditunjuk telah melewati proses fit and proper test yang sesuai dengan regulasi.
Pihak istana menilai bahwa status sebagai mantan relawan tidak menghilangkan hak konstitusinal seseorang untuk mengabdi kepada Negara, dan keberadaan mereka justru di klaim sebagai jembatan aspirasi langsung dari akar rumput ke pusat kekuasaan.
Melawan Kemunafikan
Pada akhirnya, narasi jembatan yang didengungkan istana runtuh oleh fakta gaya hidup mewah yang dipertontonkan. Pembagian jabatan ini adalah bukti nyata dari menguatnya cengkeraman oligarki yang mengibiri prinsip-prinsip meretokrasi.
Publik menilai bahwa membiarkan fenomena kroni hidup aman dan mewah di bawah rezim tanpa kontrol sosial adalah bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Jangan biarkan Negara ini hancur oleh segerombolan pemandu tirani yang makan harta haram.
Sudah saatnya rakyat mulai sekarang jangan lagi menjadi penonton, melainkan harus terus melakukan kritik dan menuntut transparansi radikal agar keadilan sosial tidak tidak habis dibagi-bagi diatas meja para elit.
Rakyat harus berani menelanjangi dan membongkar habis industri propaganda moral para kroni yang hidup mewah di atas kebangkrutan etika bangsa. “ Ditulis dari sejumlah sumber”
( Bersambung Bagian : 3 ).