Kabupaten Cirebon, Suara Lintas. Com
– Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada DPRD terkait polemik anggaran senilai Rp55 miliar yang belakangan menjadi sorotan luas masyarakat.
FORMASI menilai, polemik yang terus bergulir tanpa adanya klarifikasi resmi dan forum terbuka justru berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini dikhawatirkan berkembang menjadi isu yang tidak berujung, memunculkan fitnah politik, serta menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam dinamika pemerintahan dan kehidupan sosial-politik di Kabupaten Cirebon.” Tegas Qorib, kamis ( 30/4/2026).
“Kami meminta DPRD Kabupaten Cirebon segera mengambil langkah konstitusional melalui Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan Dinas PUTR secara terbuka. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jernih, objektif, dan transparan agar tidak muncul asumsi maupun opini liar yang justru memperkeruh keadaan,” tegas Qorib yang juga praktisi hukum di Cirebon didampingi Sekjend FORMASI Adv. Teja Subakti, SH., MH. dalam pernyataan resminya.
FORMASI menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga momentum ini harus digunakan untuk menghadirkan kejelasan atas duduk persoalan anggaran tersebut, termasuk mekanisme penganggaran, proses perencanaan, serta arah kebijakan penggunaan anggaran yang menjadi polemik.
Selain itu, FORMASI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggiring isu ini ke ruang-ruang kepentingan politik praktis yang dapat memecah belah masyarakat. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan penjelasan resmi, bukan narasi yang menimbulkan kegaduhan publik.
FORMASI berharap DPRD Kabupaten Cirebon segera merespons aspirasi masyarakat ini demi menjaga stabilitas daerah, memulihkan kepercayaan publik, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum.
“Jangan biarkan polemik ini berkepanjangan tanpa ujung. Segera buka ruang klarifikasi melalui RDP agar persoalan menjadi terang-benderang, suasana tetap kondusif, dan Kabupaten Cirebon terhindar dari fitnah politik yang merugikan semua pihak.”
Hormat kami,
Adv. Qorib, SH., MH.
Ketua Umum FORMASI Cirebon
(Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi Cirebon)
( Lip. Moch. Andriyan)