Kabupaten Cirebon, Suara Lintas. Com
— Aktivitas galian C di kawasan Bukit Lumpang (Gunung Kuda), Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah status kawasan yang sebelumnya telah ditutup pasca tragedi longsor, indikasi pengerukan ulang justru mencuat dan memantik keresahan warga.
Sejumlah temuan lapangan dan kesaksian warga mengarah pada dugaan bahwa aktivitas tersebut kembali berjalan secara terselubung. Padahal, lokasi yang sama pernah menelan korban jiwa dan menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (26/4/2026).
Warga pun kini secara terbuka meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera turun tangan menghentikan aktivitas yang dinilai membahayakan keselamatan dan mengancam kelestarian lingkungan.
“Pak Gubernur, kami mohon segera ditindak. Jangan sampai ada korban lagi,” ujar salah satu warga dengan nada cemas.
Aktivitas Diduga Berjalan Diam-Diam
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengerukan diduga berlangsung tidak jauh dari kawasan permukiman warga. Sejumlah alat berat disebut terlihat kembali beroperasi, memotong kontur bukit yang sebelumnya telah dinyatakan rawan.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana aktivitas tersebut bisa kembali berjalan di lokasi yang telah ditutup?
Warga menduga adanya pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh di tingkat lokal.
Dugaan Seret Oknum Kuwu
Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan keterlibatan oknum kepala desa (kuwu) dalam aktivitas tersebut. Lokasi pengerukan disebut berdekatan dengan kepentingan usaha Pabrik batu alam milik oknum dimaksud.
Meski belum ada klarifikasi resmi, isu ini berkembang luas di tengah masyarakat dan memperkuat kecurigaan adanya praktik tambang ilegal yang dilindungi atau dibiarkan.
Jika terbukti, hal ini tidak hanya melanggar aturan pertambangan dan tata ruang, tetapi juga berpotensi menyeret pelaku pada konsekuensi hukum serius.
Ancaman Nyata: Longsor Hingga Krisis Air
Para pemerhati lingkungan menilai, pengerukan ulang Bukit Lumpang berisiko tinggi memicu bencana ekologis. Struktur tanah yang sudah labil pasca longsor sebelumnya kini kembali diganggu.
Potensi dampak yang mengintai antara lain:
Longsor susulan yang bisa mengancam permukiman warga
Kerusakan ekosistem kawasan perbukitan
Hilangnya sumber mata air dan krisis air bersih
Polusi debu dan kerusakan infrastruktur desa Situasi ini mempertegas bahwa persoalan tidak lagi sebatas administratif, melainkan menyangkut keselamatan publik.
Indikasi “Mafia Tambang”?
Sejumlah sumber menyebut adanya pola aktivitas yang mengarah pada praktik “mafia tambang” — yakni operasi ilegal yang tetap berjalan meski telah dilarang, dengan dugaan adanya perlindungan atau pembiaran sistemik.
Jika benar, maka ini menjadi alarm serius bagi penegakan hukum di daerah.
Desakan Investigasi Menyeluruh
Warga dan sejumlah elemen masyarakat kini mendesak:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan investigasi lapangan
Aparat penegak hukum mengusut dugaan tambang ilegal tanpa pandang bulu
Penutupan total dan permanen seluruh aktivitas di Bukit Lumpang
Penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk jika ada oknum pejabat desa
Masyarakat juga menuntut transparansi hasil penyelidikan agar tidak terjadi praktik “tutup mata” terhadap pelanggaran yang berulang.
Menanti Ketegasan Pemerintah
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi rakyat. Terlebih, tragedi sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret Gubernur Jawa Barat dan aparat terkait: apakah akan bertindak tegas, atau justru kembali kecolongan?
Satu hal yang pasti, warga Bobos tidak ingin Bukit Lumpang kembali menjadi kuburan akibat kelalaian dan kepentingan segelintir pihak.
( TIM FRN)