Kabupaten Cirebon, Suara Lintas. Com
– Dugaan praktik bagi-bagi proyek dengan nilai mencapai Rp55 miliar di lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon menjadi sorotan publik. Isu tersebut berkembang di tengah pembahasan dan pelaksanaan sejumlah program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Informasi yang beredar menyebutkan adanya pengaturan paket pekerjaan yang diduga tidak sepenuhnya melalui mekanisme transparan dan kompetitif. Nilai proyek yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah itu memicu pertanyaan publik terkait tata kelola anggaran daerah.
Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum. Mereka menilai, setiap indikasi penyimpangan anggaran harus ditangani secara profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pengelolaan APBD. Jika ada dugaan penyimpangan, harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Cirebon.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait disebut masih dilakukan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya klarifikasi terbuka agar tidak terjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai ada hasil penyelidikan yang sah dari aparat berwenang.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan proyek daerah. Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan dugaan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan berkeadilan.
( red)