MEMBONGKAR JARINGAN PUNGLI TERSTRUKTUR
PROGRAM P3A DI BUMI SOLORAYA
Oleh: Tim Redaksi
Sebuah gerakan bawah tanah perampokan uang negara berhasil diendus di Bumi Soloraya. Sasarannya tidak main-main: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 – TGAI), sebuah dana stimulan swakelola yang diperuntukkan bagi pengairan sawah para petani. Di Bumi Soloraya proyek yang menyasar 300 titik/desa ini berubah wujud menjadi ladang bancaan terorganisir.
Berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Tim Investigasi Aliansi Peduli Bangsa (APB), ditemukan fakta mencengangkan di mana anggaran proyek fisik disunat secara ekstrem hingga hanya menyisakan uang sekitar Rp. 120 juta di tingkat kelompok tani.
Pemotongan anggaran sepihak ini terkuak setelah pengawas lapangan dari Dinas PU wilayah terkait menerima keluhan langsung dari para petani yang kebingungan membiayai material fisik bangunan akibat dananya telah dikuras di awal oleh jaringan oknum tertentu.
Guna meloloskan administrasi fiktif dari audit negara, dibentuklah sistem pengondisian media dan LSM yang dimotori oleh oknum broker.
Menggunakan kuitansi kosong yang dipaksa ditandatangani oleh oknum kontrol sosial. Oknum broker mengeruk keuntungan pribadi yang masif dari selisih uang setoran desa.
Sementara itu Dinas PUPR Kabupaten Wonogiri alih-alih melakukan penertiban, justru mempertontonkan manuver lepas tangan. Melalui Surat Balasan Resmi yang dikirimkan ke Aliansi Peduli Bangsa Nomor B/741.2/600.5/VIII/2026 tertanggal 6 Agustus 2026, Kepala Dinas PUPR Wonogiri Ir. Prihadi Ariyanto, M.T. berdalih bahwa proyek tersebut adalah ranah mutlak BBWS Bengawan Solo. Namun, dokumen surat tersebut justru menjadi bumerang birokrasi, karena dinas secara tidak langsung mengakui kebenaran investigasi APB dengan menyatakan baru akan melakukan koordinasi pengawasan ke pihak BBWS setelah kasusnya mencuat.
Kepanikan pun pecah di tingkat balai. Per September 2026, sejumlah Kepala Desa yang setorannya belum diambil bernyanyi, bahwa uang potongan 10 persen dari pagu anggaran yang sudah disiapkan mendadak ditahan sementara penarikannya oleh oknum pengepul lapangan untuk mengendapkan kasus.
Lemahnya kontrol internal di tubuh BBWS Bengawan Solo diduga kuat terjadi karena kekosongan kepemimpinan definitif, di mana posisi Kepala Balai saat ini hanya diisi oleh seorang Pelaksana Harian (Plh). Kondisi transisi ini dimanfaatkan oleh oknum pegawai balai untuk mencoba melakukan intervensi langsung ke Tim APB demi meredam perkara.
Modus korupsi program P3A bergeser menjadi pemerasan jabatan secara vulgar di Bumi Soloraya. Sebanyak 300 desa penerima manfaat langsung diperas pasca-dana bantuan cair ke rekening kelompok tani. Seluruh Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani dan Bendahara dikondisikan menghadiri pertemuan di Hotel Lorin. Dari ujung inilah anggaran petani mulai diperas dengan dalih administrasi SPJ, Pajak dan lainnya.
Saat ini Tim APB bersama para ahli hukumnya telah menyusun rekonstruksi pasal berlapis mulai dari Pasal 3, Pasal 12 huruf e UU Tipikor tentang Pemerasan Jabatan, hingga Pasal 15 tentang percobaan Korupsi.
Berkas investigasi super lengkap yang menjerat sejumlah oknum telah siap dikirimkan untuk menggedor pintu gerbang Kejaksaan Agung dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.