Membongkar Sejumlah Kasus Purbaya Didepak
(Versi: 2)
Oleh: Drs. Ngar Ghibran, S.I.P., S.H.I., M.H.I.
Panggung politik fiskal kembali diguncang prahara. Belum genap beberapa hari setelah melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya justru harus menerima kenyataan pahit: didepak secara mendadak dari posisinya lewat sambungan telepon di tengah rapat resmi.
Langkah kilat Istana menggantikannya dengan Suahasil Nazara memicu pertanyaan besar bagi publik. Apakah ini sekadar rotasi biasa atau sebuah bentuk “pembersihan” terhadap figur yang dianggap terlalu vokal dan menolak berkompromi dengan kenyamanan oligarki?
Mengapa Istana begitu panik? Jawabannya terletak pada sederet berkas skandal kakap yang sedang coba ia bongkar.
Sengkarut Pajak 40 Pabrik Baja Asal China.
Smoking gun atau bukti paling telak yang memicu gempa politik ini, terjadi beberapa jam sebelum surat pemecatan Purbaya keluar pada 14 September 2026. Di hadapan sidang reses Komite IV DPD RI, Purbaya dengan berani membuka borok institusinya sendiri. Ia mendeteksi adanya 40 pabrik baja asal China yang membandel dan mengemplang kewajiban pajak dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun.
Purbaya membongkar fakta yang membuat merah telinga para petinggi pajak. Ia sudah beberapa kali memerintahkan jajaran DJP untuk memeriksa perusahaan-perusahaan asing tersebut. Namun, perintah itu membentur dinding tebal. Ada oknum internal DJP yang dengan sengaja pasang badan memproteksi perusahaan nakal itu sehingga tidak satu pun pabrik baja tersebut disentuh. Teriakannya di DPD RI hari itu menjadi kiamat terakhirnya sebagai menteri sebelum telepon pemecatan berdering.
Kejahatan Under-Invoicing 10 Raksasa Sawit dan Batu Bara.
Jauh sebelum pencopotannya, Purbaya diam-diam telah mengantongi data mentah mengenai praktik lancung 10 korporasi raksasa Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara nasional. Ia berkoordinasi langsung dengan Jampidsus Kejagung serta BPKP untuk melacak modus manipulasi dokumen ekspor-impor (under-invoicing dan transfer pricing).
Perusahaan-perusahaan ini sengaja mencantumkan harga jual komoditas sawit dalam dokumen resmi Indonesia jauh di bawah harga pasar internasional, bahkan hanya sepertiga dari nilai aslinya. Selisih keuntungan raksasa itu dialihkan ke entitas perantara di negara bebas pajak (tax haven). Manuver Purbaya mengejar triliunan rupiah dari sektor komoditas ini otomatis mengancam aliran dana politik (political fund) yang selama ini menyokong faksi-faksi besar di dewan dan partai.
Skema Tax-Fixing dan Pembersihan 350 Pejabat Kemenkeu.
Kemarahan faksi politik mencapai puncaknya ketika Purbaya merespons keras temuan KPK mengenai pengondisian nilai pajak korporasi besar oleh oknum di jajaran Kantor Wilayah DJP. Skema korupsi all-in atau borongan ini membuat perusahaan yang harusnya membayar pajak Rp75 miliar, dikondisikan agar hanya menyetor Rp15,7 miliar setelah menyuap oknum pemeriksa.
Sebagai bentuk pembersihan radikal, pada 10 September 2026 Purbaya merotasi sekaligus 350 pejabat Kemenkeu yang diindikasi menjadi bagian dari jaringan mafia pajak ini. Langkah sapu bersih inilah yang diduga menjadi pemicu utama lahirnya konsensus elite politik untuk segera mendepaknya demi menghentikan efek domino pembongkaran skandal yang lebih luas.
Tekanan Politik.
Di kalangan pengamat dan aktivis, pencopotan Purbaya tidak bisa dilepaskan dari kritik tajam mengenai beban utang negara dan alokasi anggaran belanja populis yang terus membengkak. Publik mengendus adanya resistensi internal terkait arah kebijakan ekonomi makro. Menyinggung kenyamanan kelompok-kelompok yang mapan di lingkaran kekuasaan.
Kritik publik yang berkembang liar menuding bahwa pencopotan ini merupakan sinyal ketidaknyamanan rezim terhadap figur yang mencoba membenahi kebocoran pendapatan negara. Langkah Purbaya membersihkan oknum-oknum internal yang memuluskan perusahaan nakal pengemplang pajak dinilai menjadi bom waktu.
Ketika seorang bendahara negara mulai bersikap ketat terhadap aliran dana, menolak kompromi politis, dan enggan melayani syahwat utang yang ugal-ugalan, maka kursi jabatannya langsung digoyang oleh oligarki partai dan dewan yang terlanjur nyaman dalam sistem yang korup.
Menolak Tunduk Pada Rezim Utang.
Suara-suara kritis di media sosial dan ruang publik secara gamblang menyebut Purbaya sebagai “korban” dari sistem yang enggan bertransformasi. Di tengah defisit APBN yang kian melebar dan bayang-bayang utang masa lalu yang belum melandai, publik mencurigai adanya pemaksaan kehendak agar Kementerian Keuangan melonggarkan pengawasan demi memuluskan proyek-proyek politik tertentu.
Keputusan mencopot Menkeu secara mendadak tanpa konsultasi publik yang transparan memperkuat sinyal bahwa transparansi fiskal sedang berada di ujung tanduk. Pergantian figur dianggap lebih tenang dan kompromistis. Suahasil dibaca oleh sebagian analis sebagai upaya rezim untuk mengembalikan kestabilan yang semu. Sebuah kestabilan di mana aliran anggaran tetap lancar ke kantong-kantong politik tanpa banyak interupsi atau ancaman pembongkaran skandal.
Akhir Dari Pembenahan.
Pencopotan ini meninggalkan catatan merah bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor keuangan negara. Jika setiap pejabat yang mencoba melakukan pembersihan internal dan bersikap kritis terhadap beban utang langsung disingkirkan, maka harapan publik untuk melihat tata kelola pemerintahan yang bersih kian menjauh.
Kesimpulan: Akhir Komitmen Fiskal yang Bersih.
Keputusan Istana menggantikan Purbaya dengan figur yang dianggap lebih kompromistis mengirim pesan mengerikan bagi masa depan pemberantasan korupsi. Ketika seorang bendahara negara mulai bersikap ketat terhadap aliran dana, menolak melayani syahwat utang yang ugal-ugalan dan membongkar proteksi oknum aparat terhadap pengusaha asing, ia tidak lagi mendapat tempat di lingkaran kekuasaan.
Publik kini berdiri di belakang Purbaya, mengawal ketat apakah menteri yang baru akan mampu menjaga kredibilitas keuangan negara melanjutkan pembongkaran kasus 40 pabrik baja dan raksasa CPO ini atau justru menguburnya dalam-dalam demi kestabilan politik semu dan sekadar menjadi stempel bagi kebijakan-kebijakan ekspansif yang membebani rakyat di masa depan. (ke versi berikutnya)