PENGUASA TAKLUK SAMA SILFESTER

0
28
Ngar Bandar

Oleh: Ngar Bandar

 

Supremasi hukum di negeri ini kembali mendapat tamparan keras di muka publik. Bukan karena kerumitan perkara korupsi kelas kakap, melainkan akibat ketidakmampuan atau keengganan mengeksekusi satu orang narapidana yang bebas berkeliaran di muka umum. Kasus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina yang bisa ditengarai sebagai kroninya dan anteknya Jokowi, kini menjadi monumen hidup, betapa tumpulnya pisau hukum berhadapan dengan jejaring kekuasaan.

Pertengahan November 2026 menjadi puncak ironi dari drama panjang ini. Di saat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terus berdalih kesulitan melacak keberadaan terpidana, Silfester justru muncul secara terbuka dan melenggang santai menghadiri peresmian restoran milik anaknya di Bandung, Jawa Barat. Lebih mencengangkan lagi, dalam acara tersebut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan Alfriansyah Noor.

Pemandangan seorang Pejabat Tinggi Negara berdiri satu panggung dan berbagi ruang hangat dengan seorang BURONAN kejaksaan adalah TAMPARAN telak bagi akal sehat publik. Negara tidak hanya gagal menangkap terpidana, tetapi secara simbolis justru merayakan kebebasannya bersama perwakilan kekuasaan.

MENGABAIKAN VONIS

Untuk memahami betapa parahnya pembangkangan terhadap hukum ini, publik perlu melihat kembali rekam jejak perkaranya yang sebenarnya sudah terang benderang dan selesai di meja hijau.
Awal Perkara (Mei 2017).
Silfester berorasi menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa serta menuduhnya melakukan praktik korupsi, nepotisme dan memainkan isu SARA dalam Pilkada DKI Jakarta
Putusan Inkrah MA (Mei 2019).
Setelah divonis 1 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 memperberat hukuman Silfester menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.
Tujuh Tahun Tanpa Eksekusi
Sejak putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (inkracht) dijatuhkan pada 2019, jaksa eksekutor tidak pernah menjebloskan Silfester ke penjara.
Manuver Hukum Gagal
Setelah 6 tahun bebas malang melintang Silfester sempat mengajukan PK kembali ke PN Jakarta Selatan. Namun permohonan itu dinyatakan gugur oleh majelis hakim karena Silfester mangkir dari persidangan dengan alasan sakit yang tidak jelas.

LUMPUHNYA KEJAKSAAN & PENGUASA
Ketidakberdayaan penguasa atau aparat dalam mengeksekusi Silfester terasa sangat janggal jika disandingkan dengan fakta bahwa penguasa justru memberikan karpet merah di lingkaran kekuasaan. Alih-alih masuk sel tahanan, Silfester tercatat aktif menduduki posisi strategis sebagai Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) pada Juni 2026 sebelum akhirnya menuai polemik luas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai fungsi lembaga penegak hukum dan Penguasa Tertinggi Negeri ini. Negara melalui aparatnya memiliki perangkat yang canggih, Tim Tangkap Buron (Tabur), serta akses penuh terhadap data lintas kementerian dan lembaga. Sangat tidak masuk akal jika seluruh infrastruktur intelijen Negara gagal melacak seseorang yang aktif berorganisasi, muncul di acara televisi, dan menghadiri peresmian bisnis keluarganya secara terbuka.

Alasan Klasik Penguasa atau Kejagung yang melempar tanggung jawab teknis kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan – serta klaim bahwa keberadaan terpidana tidak diketahui – terdengar seperti lelucon administrasi yang merendahkan kecerdasan masyarakat.

Sebagaimana pernah disorot oleh mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, MACETNYA eksekusi ini adalah wujud nyata dari impunitas akibat intervensi politik.

PENGUASA BOBROK DAN TIDAK KREDIBEL
Pembiaran selama 7 tahun ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan preseden buruk yang berbahaya dan dapat meruntuhkan sendi negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Jika putusan MA bisa diabaikan begitu saja hanya karena terpidana memiliki kedekatan politik atau status sebagai elite relawan Jokowi, maka asas persamaan di hadapan hukum resmi modar total.

Kini bola panas berada di tangan Presiden dan Jaksa Agung. Masyarakat menuntut langkah konkret, bukan sekadar retorika normatif di depan kamera:
Eksekusi Tanpa Syarat
Jaksa Agung wajib memerintahkan penangkapan dan penahanan detik ini pula terhadap Silfester untuk menjalani vonis penjara.

Evaluasi Pejabat Bobrok
Negara harus memeriksa pihak-pihak di internal penegak hukum yang sengaja membiarkan atau melindungi terpidana selama 7 tahun terakhir.

Bobroknya Etika Pejabat
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor wajib memberi penjelasan terbuka kepada publik mengenai kehadirannya dalam acara seorang buronan Negara, guna memastikan tidak ada kesan Negara melindungi terpidana.

Hukum tidak boleh kalah oleh relawan atau antek-anteknya Jokowi, dan wibawa hukum juga tidak boleh tunduk pada kedekatan kekuasaan. Selama Silfester masih bebas menghirup udara segar dan bersanding dengan para penguasa negara, dan selama itu pula publik boleh menyimpulkan bahwa penegakan hukum di negeri ini lumpuh di hadapan kekuasaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini