- Jam Tambahan di SMP 2 Sidoharjo sragen,Kepala Sekolah dan Komite Sebut Pengelolaan Dana Dilakukan Paguyuban Wali Murid

Sidoharjo — Muncul keluhan dari sejumlah wali murid terkait adanya kegiatan jam tambahan bagi siswa Kelas 9 di SMP 2 Sidoharjo sragen.Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan tenaga pengajar yaitu guru sekolah sendiri.
Setiap siswa diharuskan membayar Rp5.000 per pertemuan, diadakan dua kali dalam seminggu. Selain itu, siswa juga diwajibkan membeli buku TKA mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia seharga Rp66.000.
Saat awak media mendatangi kantor sekolah, kepala sekolah beserta komite sekolah menyampaikan penyangkalan. “Kami tidak melakukan itu, semua dilakukan oleh pamong (paguyupan wali murid). Baik pengumpulan dana maupun pengelolaannya semuanya dilaksanakan oleh pamong,” ujar mereka.
Meski diserahkan ke paguyuban wali murid, praktik ini tetap memunculkan pertanyaan hukum. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, pungutan didefinisikan sebagai penerimaan biaya yang bersifat wajib, mengikat, dengan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Sementara sumbangan yang diizinkan harus bersifat sukarela, tidak dipaksa, dan tidak ditentukan besar nominalnya.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga tegas melarang komite maupun paguyuban melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua, baik secara perseorangan maupun kolektif. Ombudsman RI berulang kali menegaskan, pungutan yang dibungkus nama paguyuban tetap tergolong pelanggaran apabila nominal, jadwal pembayaran, dan kewajiban sudah ditetapkan.
Trimo Setiyadi, Ketua LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa) Jawa Tengah menyoroti praktik pungutan ini. Menurutnya, alasan pungutan dilakukan oleh paguyuban wali murid tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari aturan. “Apapun namanya, kalau sudah ditetapkan nominal, diwajibkan dan ada tekanan, itu tetap pungutan yang melanggar aturan. Sekolah harus bertanggung jawab penuh karena kegiatan jam tambahan dilaksanakan di lingkungan sekolah dan melibatkan guru sekolah,” tegas Trimo.
Wali murid berharap Dinas Pendidikan setempat melakukan pemeriksaan langsung, memastikan seluruh kegiatan tambahan tidak membebani orang tua, dan memastikan tidak ada pungutan terselubung di lingkungan sekolah negeri. //Geger

