LAMPUNG UTARA,SUARA LINTAS.COM
Sejumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sindang Agung, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan dugaan pemotongan upah sebesar 50 persen yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pengelola SPPG. Pemotongan tersebut disebut dilakukan tanpa pemberitahuan maupun penjelasan terlebih dahulu kepada para pekerja.
Keluhan itu disampaikan sejumlah masyarakat yang juga bekerja di SPPG Desa Sindang Agung kepada awak media pada Senin (16/11/2026).
Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan, pemotongan upah tersebut dinilai merugikan para pekerja. Pasalnya, mereka mengaku telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan operasional yang berlaku di lingkungan SPPG.
“Seharusnya upah kami sebesar Rp110.000 per hari. Dalam satu minggu kami bekerja selama lima hari. Artinya, upah yang semestinya kami terima sebesar Rp550.000. Namun, ketika pembayaran gaji, kami hanya menerima Rp275.000,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa selama bekerja, para pekerja telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak SPPG. Bahkan, menurutnya, tidak jarang mereka harus menyelesaikan pekerjaan melebihi batas waktu kerja atau lembur.
“Kami sudah bekerja sesuai aturan, bahkan sering melebihi jam kerja. Namun, hak kami justru dipotong hingga 50 persen tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu,” tambahnya.
Kepala SPPG Akui Pemotongan Upah 50 Persen
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, awak media mendatangi kantor SPPG Desa Sindang Agung untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak pengelola.
Dalam keterangannya, Ahmad Rian selaku Kepala SPPG Desa Sindang Agung membenarkan adanya pemotongan upah terhadap sejumlah pekerja sebesar 50 persen.
“Iya, memang benar ada pemotongan gaji beberapa pekerja sebesar 50 persen. Hal tersebut karena pihak SPPG sedang mengalami perubahan terkait jumlah KPM. Sebelum tanggal 2 November 2026, jumlah KPM kami sebanyak 2.249 orang, tetapi dana yang diturunkan dari pusat hanya untuk 1.051 KPM. Karena kondisi tersebut, kami harus memotong gaji beberapa pekerja untuk menutupi kerugian kami,” jelas Ahmad Rian saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena pemotongan upah pekerja dilakukan dengan alasan adanya perubahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta keterbatasan dana operasional yang diterima pihak SPPG.
Namun demikian, alasan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai dasar kebijakan pemotongan upah, mekanisme pembayaran, serta persetujuan para pekerja yang terdampak.
LSM TRINUSA Siap Tempuh Jalur Hukum
Sementara itu, Martono, Tim Investigasi LSM TRINUSA Lampung Utara, mengecam kebijakan pemotongan upah tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan ini dan mempertimbangkan untuk membawa permasalahan tersebut ke aparat penegak hukum guna mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Martono, hak-hak pekerja harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikurangi secara sepihak tanpa dasar yang jelas.
“Kami mengecam tindakan pemotongan upah pekerja sebesar 50 persen yang diduga dilakukan secara sepihak. Kami akan mengawal persoalan ini dan membawa permasalahan tersebut kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Martono.
Ia juga meminta pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pengupahan di SPPG Desa Sindang Agung, termasuk memastikan apakah pemotongan tersebut memiliki dasar hukum dan telah melalui mekanisme yang semestinya.
Menunggu Klarifikasi dan Tindak Lanjut
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian dari instansi atau pihak berwenang yang membidangi pelaksanaan program SPPG, agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola operasional dan pemenuhan hak para pekerja.
Apabila benar terdapat pemotongan upah tanpa dasar dan mekanisme yang sah, maka persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, pokok persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut meliputi dasar pemotongan upah, transparansi pengelolaan anggaran, serta mekanisme penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pengelola SPPG Desa Sindang Agung maupun instansi terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik yang profesional.
( Martono/ tim)


