MENCOPOT PURBAYA DITENDANG
Ketika Kejujuran Kalah oleh Dikte Rezim Utang
(Bagian 1)
Oleh: Drs. Ngar Ghibran, S.I.P., S.H.I., M.H.I.
Jakarta, Lintas/Suaralintas.com || Keputusan Presiden Prabowo mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mendadak pada Senin, 14 September 2026, memicu kegaduhan politik dan ekonomi. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai blunder besar yang tidak bijak.
Alih-alih menunjukkan ketegasan, reshuffle kilat ini justru memperkuat persepsi negatif publik bahwa Pemerintahan Prabowo terkesan lemah dan didikte oleh bayang-bayang rezim lama pimpinan Jokowi, khususnya terkait pembungkaman suara-suara kritis atas dosa fiskal masa lalu.
Duduk perkara pencopotan ini tercium tajam setelah Purbaya membongkar kotak Pandora yang selama ini berusaha ditutupi pemerintah. Pekan lalu, Purbaya dengan blak-blakan membuka fakta bahwa utang megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung “Whoosh” pascarestrukturisasi harus dicicil oleh negara hingga 80 tahun ke depan, dengan beban mencapai Rp1 triliun per tahun.
Pernyataan jujur ini bak tamparan keras bagi rezim Jokowi yang selalu mengklaim proyek tersebut menguntungkan dan tidak membebani APBN secara ugal-ugalan.
Di mata rakyat, Purbaya adalah sosok teknokrat yang jujur, lurus, dan jauh dari isu korupsi. Namun, di panggung politik yang transaksional, kejujuran sering kali menjadi komoditas yang berbahaya. Ketika Purbaya memilih berpihak pada transparansi anggaran daripada melindungi citra politik dinasti, ia langsung didepak.
Ironisnya, posisi Purbaya kini digantikan oleh Suahasil Nazara, orang dalam Kementerian Keuangan yang telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era rezim Jokowi. Penunjukan ini mempertegas sinyal bahwa Istana lebih memilih “figur penurut” yang siap mengamankan warisan utang masa lalu, ketimbang mempertahankan menteri bersih yang berani bicara apa adanya.
Bagi Presiden Prabowo, pencopotan Purbaya adalah rapor merah di awal pemerintahannya. Jika Istana terus tunduk pada tekanan dan kompromi politik demi menutupi borok utang kereta cepat, maka jargon “Kemandirian Bangsa” yang kerap digaungkan tak lebih dari sekadar pemanis retorika.
Rakyat tidak butuh menteri yang pandai menyembunyikan utang. Rakyat butuh figur jujur seperti Purbaya yang berani menghadapi kenyataan demi menyelamatkan masa depan fiskal negara.
Opini Hukum dan Risiko Fiskal
Para pengamat ekonomi dan pakar hukum fiskal memandang pencopotan ini sebagai tanda bahaya bagi independensi bendahara negara. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhi Istira, menilai masyarakat kini menantikan apakah Menkeu yang baru berani merombak belanja program prioritas mahal atau sekadar menjadi “_yes man_” di tengah ambisi politik yang menguras ruang fiskal.
Dari perspektif hukum fiskal, keputusan memperpanjang tenor utang Kereta Cepat Whoosh hingga 80 tahun merupakan bentuk penyelundupan beban finansial lintas generasi. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembiayaan publik, pendidikan, dan kesehatan kini harus terkunci demi membayar bunga proyek masa rezim Jokowi.
Kesimpulan
Pencopotan Purbaya, menurut para analis, mengirimkan pesan buruk kepada pasar: siapa pun menteri yang berani transparan mengenai borok utang masa rezim Jokowi akan disingkirkan.
Penunjukan Suahasil Nazara yang resmi dilantik berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026 mempertegas sinyal bahwa Istana lebih memilih figur penurut yang siap mengamankan kontinuitas, ketimbang mempertahankan menteri bersih.
(Bersambung Bagian 2)