BEROBAT KE DUKUN…..Masak… ?
Oleh : Ngar
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan. Menurut pasal 9 UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 maupun UU yang sudah diperbarui, menyebutkan setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Dan Pasal ! ayat (1) mengatakan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.
Sesuai pasal 2 UU No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan rumah sakit mempunyai fungsi social, maka rumah sakit harus bertanggung jawab menyehatkan masyarakat.
Sakit itu menderita, tak pandang ia kaya atau miskin. Padahal setiap orang tak suka sakit apalagi menderita. Bagi orang kaya, habis uang banyak tidak menjadi problem, asal sembuh dari sakit. Namun bagi orang miskin yang menderita sakit, lantas gimana padahal sekarang ini biaya pengobatan di rumah sakit cenderung mahal, yang kemungkinan besar, tidak terjangkau untuk orang miskin.
Kesehatan masih merupakan permasalahan bagi rakyat miskin. Program Jamkesmas atau Gakin belum optimal yang membuat masih adanya sebagian rumah sakit menolak pasien miskin, karena kartu jamkesmas, kurang ini dan kurang itu, banyak alasan yang dipermasalahkan atau di cari-cari. Dana, tenaga, dan peralatan medis atau hal-hal lainnya dijadikan penyebab kurangnya atau hilangnya perawatan kesehatan terhadap orang miskin yang menderita sakit.
Diskriminatif memang, jika ada orang kaya dan penguasa atau pejabat sakit, secepatnya pelayanan kesehatan di nomor satukan.
Terlepas itu bentuk sakit yang di derita, akibat tabrakan atau tidak, yang jelas pelayanan kesehatan di rumah sakit itu di nilai mahal bagi orang miskin. Dan intinya orang miskin tidak boleh berobat ke rumah sakit, jika perlu orang miskin tidak boleh sakit nanti merepotkan rumah sakit.
Masalah mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit ataupun dokter-dokter praktek, akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam. Maka tidak berlebihan jika tudingan komersialisasi di bidang kesehatan pun terjadi. Sehingga fungsi sosial rumah sakit terabaikan.
Maka tak heran jika pemodal asing tergiur untuk andil menanamkan modalnya bagi pembangunan rumah sakit di negeri ini.
Menyadari bahwa biaya rumah sakit terlalu mahal dan lagipula tidak sembuh-sembuh, maka ada kecenderungan warga masyarakat kurang mampu, lari untuk berobat ke dukun.
Selain itu harus diakui,sering terjadi bahwa pelayanan kesehatan Modern selain biayanya mahal juga terjadi kegagalan memenuhi fungsinya secara efektif sehingga pasien tidak membaik sembuh bahkan malah terjadi kematian.
Yang jelas biaya pengobatan yang mahal di rumah sakit sangat dikeluhkan oleh masyarakat, merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi masyarakat memilih cara pengobatan yang paling murah dan cepat sembuh tak lain adalah ke dukun.
Tidak mengada-ada bahwa peranan dukun dalam menunjang pembangunan di bidang Kesehatan di akui WHO. Untuk itu kita tak perlu alergi kepada dukun, sebab di dalam menolong pasiennya dikerjakan sungguh-sungguh.
Harus diakui dalam masyarakat kita nampaknya ada dua arus pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan modern yang dilakukan secara formal dan pelayanan kesehatan informal yaitu pelayanan kesehatan dilakukan secara tradisional, yang tidak memiliki legitimasi seperti dikenakan kepada pelayanan kesehatan modern dengan setifikasi dan izin formal.
Kebijakan pemerintah terhadap pelayanan kesehatan tradisional hanya bagi pelayanan terhadap dukun yang diizinkan yakni, tukang pijat dan obat-obatan. Namun masyarakat masih juga mencari alternatif lain dari pelayanan kesehatan tradisional selain tersebut ialah perdukunan.
Dukun sering dipojokan dengan isu yang serba negatif, namun nyatanya pelayanan dukun masih tetap merupakan tawaran bagi para pasien yang merasa gagal dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau dokter.
Akibatnya pelayanan kesehatan dukun masih tetap ramai di kunjungi oleh warga masyarakat yang mampu maupun miskin. Sehingga dukun bukan menjadi alternatif pilihan bagi warga masyarakat, melainkan malah menjadi pilihan utama bagi masyarakat tertentu.